Bicara reformasi birokrasi di negara Indonesia memang perlu napas panjang, karena memang banyak bahan yang perlu dibicarakan. Rentetan bahan tersebut lebih menyoroti kekurangan daripada kelebihan.
Bagaimanapun kondisi birokrasi di Indonesia, keberadaanya sangat penting sebagai penopang penyelenggaraan pemerintahan. Struktur pemerintahan yang kait mengkait antar bagiannya, pengaruh-mempengaruhi membutuhkan kejelian untuk mengurai persoalan yang membelitnya.
Apabila dihadapkan dengan proyek reformasi birokrasi, godaan terbesar adalah menumpas yang lama dan membuat yang baru. Namun, cara tersebut merupakan ilusi. Angan- angan. Kalau yang dihadapi adalah bangunan tentunya mudah untuk merontokan gedung- gedung tua lantas membangun yang baru. Namun, birokrasi bukanlah bangunan atau suku cadang yang bisa diganti dengan yang baru bila yang lama rusak. Tidak bisa.
Reformasi birokrasi akan berhadapan dengan orang dan struktur atau sistem. Dalam hal struktur dan sistem, ada unsur budaya, hukum, politik, latar belakang, cita-cita. Sedangkan dalam orang sudah jelas, yaitu subjek.
Dua hal tersebut merupakan unsur yang saling terkait bila ingin memperbaiki birokrasi yang ada. Unsur yang satu tidak bisa ditinggalkan. Keduanya simultan. Ketrampilan untuk mengelola agenda reformasi adalah ketrampilan mengatur dinamika penitikberatan antara kedua hal tersebut.
Memperbaiki orangnya saja tanpa didukung perbaikan sistem atau struktur sama saja dengan mengajak orang lumpuh lari. Tetapi, memperbaiki struktur tanpa menyentuh orangnya sama saja mengajak orang buta menonton film.
Dapat dipastikan persoalan yang dihadapi tidak sesederhana pengandaian di atas. Justru kenyataannya lebih kompleks dan rumit. Reformasi birokrasi terkait dengan unsur lokalitas. Kebijakan masing-masing daerah dalam menjalankan agenda tersebut adalah contohnya.
Di tengah keruwetan persoalan birokrasi tersebut beberapa bulan terakhir ini, birokrasi di Indonesia disemarakkan dengan perekrutan pegawai baru. Di luar unsur- unsur politis, ekonomi atau latar belakang apapun, rekrutmen sama saja dengan masuknya orang baru yang berusia relatif muda. Potensi terjadinya pembaruan relatif lebih besar daripada tidak ada orang baru sama sekali.
Bagi mereka yang peduli dengan perbaikan birokrasi di Indonesia, masuknya generasi muda di birokrasi merupakan momen penting untuk menambah potensi pembaruan. Salah satu caranya adalah mendidik dan melatih pegawai-pegawai muda tersebut untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih profesional.
Mendidik dan melatih tenaga- tenaga baru tersebut memang harus membuang jauh harapan untuk perubahan sekerlipan mata. Sebuah tatanan, termasuk di dalamnya birokrasi yang telah tertata seperti sekarang ini, memerlukan kesabaran dan keberanian untuk tidak segera melihat hasilnya bila sedang berjuang untuk memperbaikinya. Pilihan paling efektif adalah perbaikan pada wilayah orangnya.
Dari sanalah, kemungkinan perbaikan struktur bisa terjadi. Sudah pasti pelan (butuh beberapa generasi). Meski demikian perbaikan harus dilaksanakan dengan bergegas tanpa tergesa-gesa melihat hasilnya.
Pepatah Cina mengatakan didiklah orang maka akan bertahan beberapa generasi.
![]() | Hari ini | 136 |
![]() | Minggu ini | 560 |
![]() | Bulan ini | 7837 |
![]() | Total | 702814 |