LeaderShip Park

Belum lagi, 1,5 juta caleg bersaing mendapatkan satu dari 15.750 kursi DPRD kabupaten/kota. Ditambah pula dengan  1.109 orang berlomba mendapatkan 132 kursi Dewan Perwakilan Daerah.

Biaya yang dikeluarkan juga fantastis. KPU saja dalam Pemilu 2009 ini menghabiskan lebih dari 21 Trilyun-an. Kalau masing-masing parpol mengeluarkan anggaran kampanye atau  sosialisasi rata-rata Rp.10M berarti terhitung setidaknya Rp. 440.000.000.000.

Jika setiap dari 11.000 Caleg DPR memakai Rp. 0,5M sudah menghabiskan Rp. 550.000.000.000. Jika setiap dari 112 Ribu Caleg DPRD Propinsi menggunakan Rp. 0,3 M berarti telah menelan uang  Rp. 336.000.000.000. Andai 1,5 Juta Caleg DPRD Kab/Kota masing-masing merogoh kocek Rp. 0,2 M maka
seluruhnya sudah menghabiskan 300.000.000.000. Begitu pula andaikata 1.100 Calon DPD mengeluarkan dana masing-masing Rp. 1M, maka sudah menguras dana Rp. 1.100.000.000.000. Sebutlah dalam Pilpres 2009 ada 2 pasangan calon saja yang bersaing dan setiap pasangan menghabiskan sedikitnya Rp. 250 M, maka habislah Rp. 500.000.000.000.

Normatifnya, biaya yang dikeluarkan sebanyak itu memberikan keuntungan yang setimpal: negara yang makin kuat, bangsa yang makin dewasa, dan rakyat makin sejahtera. Apalagi ketika bertarung pada waktu pemilu setiap kontestan (parpol, caleg, capres) sudah mengumbar janji akan bekerja dengan baik untuk negara, bangsa, dan rakyat. Pertanyaannya apakah biaya, tenaga, pikiran, dan moral yang telah terkuras itu mampu memberikan hasil yang diharapkan?

Jawabannya amatlah tergantung pada selusin pasangan political paradox di bawah ini. Kiranya para leader bisa menjawab sendiri dengan mendalami ragam paradoks dalam kehidupan politik kita ini. Selamat bermenung!

Pertama, setiap warga negara Indonesia berhak berpolitik dengan sebebas-bebasnya vs boleh berpolitik tetapi mesti melalui partai politik. Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak berpolitik praktis, entah itu hendak jadi caleg, calon anggota DPD ataupun menjadi capres/cawapres. Tetapi peraturan-perundangan menentukan untuk menajadi capres/cawapres harus melalui partai politik. Begitu pula kalau mau menjadi caleg mesti melalui parpol. Sedangkan jika maju jadi calon DPD mesti mengumpulkan sekian ribu foto-copy KTP pendukung.

Kedua, setiap kekuatan politik Indonesia memperjuangkan kepentingan rakyat vs kekuatan politik hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tak ada kekuatan politik yang tidak mengklaim diri sebagai pihak yang memperjuangkan rakyat; namun faktanya kalau sudah menang cenderung mendahulukan
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ketimbang membela kepentingan rakyat atau konstituennya, berpolitik sekarang cenderung menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan.

Ketiga, setiap partai politik berkewajiban membangun bangsa dan negara vs parpol hanya memikirkan kemenangan diri sendiri. Parpol bukanlah entitas yang berdiri sendiri yang bebas dari kewajibannya membangun bangsa negara. Setiap pengurus parpol pasti menyadari hal ini. Tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa naluri setiap parpol adalah kekuasaan belaka: besarkan dulu parpol, baru pikirkan bangsa dan negara.

Keempat, setiap kekuatan politik memiliki ciri khasnya sendiri vs tak ada bedanya diantara semua kekuatan politik dalam berinteraksi dengan kekuasaan. Membaca platform setiap parpol memperlihatkan karakteristik masing-masing sejak dari visi, misi, kebijakan hingga programnya. Tetapi dalam praktiknya setiap parpol sama saja dalam meraih dan melaksanakan kekuasaan. Yang agamis, sekularis, nasionalis, sosialis, setiap parpol memiliki prilaku yang sama dalam berinteraksi dengan kekuasaan: asas parpol adalah alat meraih kekuasaan.

Kelima, parpol banyak memanfaatkan simbol agama vs parpol malu-malu menggunakan simbol agama. Banyak parpol yang terang-terangan memakai agama sebagai amunisi kekuasaannya; sedangkan yang lainnya malu-malu memakai agama sebagai basis politiknya. Yang pertama menjadikan agama sebagai asas parpol, yang kedua membentuk sayap agama untuk mendulang suara.

Keenam, suara perempuan diakomodasi dalam politik Indonesia vs perempuan sebagai ladang suara. Sesuai dengan ketentuan perundangan setiap parpol berusaha mengakomodir peran perempuan; tetapi dari caranya menempatkan perempuan dalam pencalegan dan pengurus parpol ada kesan kuat bahwa perhatian parpol pada isu perempuan ini cenderung dimaksudkan semata-mata untuk meraih simpati pemilih  perempuan.

Ketujuh, politisi yang paham atas kepentingan konstiuen vs politikus yang maju karena uang. Normatifnya, setiap politisi memahami apa yang diinginkan konstituennya. Politisi macam inilah yang layak menjadi wakil konstituennya; tetapi akhir-akhir ini mereka semakin kalah oleh politisi karbitan yang tebal kantongnya yang tak segan melakukan belanja iklan politik betapapun mahalnya.  

Kedelapan, politikus sebaiknya memiliki akar rumput vs politikus yang mengandalkan popularitas. Merupakan hal yang ideal jika para pemimpin politik mengakar dengan masyarakatnya. Tetapi dalam
era pasar bebas politik seperti sekarang, tampaknya isu grass root dikalahkan oleh isu popularitas. Buktinya banyak parpol yang mengorbankan kader terbaiknya dengan mengusung selebritis dari bintang film, penyanyi, pelawak, model, ”ilmuwan” yang sudah populer sebagai caleg.

Kesembilan, sejatinya pemilih bersikap rasional vs kecenderungan pemilih bersifat emosional. Demokrasi meniscayakan pemilih bersikap rasional dengan hanya memilih calon pemimpin yang kapabel dan kredibel. Tapi primordialisme atas dasar suku-agama-ras-dan-antargolongan masih menjadi tulang punggung dalam demokrasi Indonesia.

Kesepuluh, politikus harusnya menunaikan janji politiknya vs politikus cenderung melupakan janji yang pernah diucapkannya. Sudah semestinya politikus membuat janji karena janji politiknya itu konstituen memilihnya. Yang penting janji itu harus direalisasi. Sayangnya, kalau sudah berkuasa mereka suka (me)lupa(kan) atas janji-janji yang pernah diumbarnya.

Kesebelas, setiap kekuatan politik selalu dekat dengan konstituen vs mereka hanya menemui konstituen saat menjelang pemilihan. Bukan rahasia parpol, caleg, dan capres nyambangin rakyat hanya beberapa saat manakala pemilihan akan dilakukan; selebihnya mereka menjauhinya bahkan melupakannya. Sayang memang, tapi itulah faktanya.

Kedua belas, konstituen loyal pada partai politiknya vs orientasi politik tergantung ”gizi” yang diperoleh sebuah kekuatan politik. Setiap kekuatan politik berharap agar loyalitas konstituennya tak pernah goyah. Tetapi rupanya masyarakat kita tambah ”cerdas” dalam berdemokrasi: mereka cenderung mendukung kekuatan politik yang dianggap gizinya bagus.

Oleh karena melibatkan semua komponen sejak dari institusi, aktor, hingga konstituennya dalam sandiwara politik ini, maka paradoks-paradoks ini tampaknya akan berlangsung lama. Paradoks ini masih akan bertahan hingga pemilu-pemilu berikutnya.

Kalau dikatakan paradoks ini sebagai lingkaran setan, hanya ada dua pilihan untuk memutusnya. Pertama, memberikan political treatment  berupa pendidikan politik secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, membiarkan masyarakat menemukan sendiri arti dan hikmah dari tindakan politik yang dilakukannya. Yang pasti, pilihan pertama memerlukan dana yang besar; sedangkan pilihan kedua memberikan resiko yang tinggi. Dua pilihan yang sulit tentu; apa boleh buat!