Dua belas tahun yang lalu tepatnya sebelum reformasi, tokoh- tokoh daerah berpacu ke Jakarta. Motifnya, apalagi kalau bukan menjadi orang pusat. Mereka berharap, dengan menjadi orang pusat segalanya akan mudah di daerah, sejak dari memperoleh jabatan, fasilitas, hingga mendapatkan popularitas.
Begitulah memang pada masa sentralistik itu, tokoh daerah yang dekat dengan pejabat pusat banyak yang memetik keuntungan politik. Bahkan ada beberapa orang yang tidak popular di daerahnya, asal pandai melobi pusat, mereka bisa menjadi bupati, walikota, gubernur, atau anggota DPR/D.
Masyarakat pun hanya bisa tercenung bila Jakarta sudah menghendaki seseorang memimpin daerahnya.
Tak bisa protes, tak kuasa melawan, sekalipun ingin sekali melakukannya. Sebaliknya, orang titipan pusat itu seakan tak peduli dengan penerimaan warga setempat; tokoh yang penting orang pusat tetap menyukainya. Untuk dikenang kembali, pada masa sentralistik itu, terutama tokoh-tokoh muda di daerah mencoba peruntungan nasib di Jakarta. Fenomena akar jenggot pun merebak di mana-mana.
Sementara pemuda dengan akar rumput amat langka kalau tidak dikatakan tiada sama sekali. Arus balik terjadi justru segera terjadi usai reformasi. Tokoh- tokohpusat, tepatnya orang-orang daerah yang selama ini mengadu peruntungan politik di Jakarta, ramai-ramai mudik. Mereka berlomba menjadi tokoh yang sebenarnya di daerahnya.
Dengan semangat demokratisasi, otonomi daerah hadir dan member semangat orang-orang pusat, eh tokoh- tokoh daerah yang tinggal di Jakarta, kembali ke daerahnya. Satu sama lain berharap dirinyalah yang paling beruntung mewakili daerahnya sebagai anggota DPR atau DPD. Atau, sekalian menjadi kepala daerah selaku gubernur, bupati, atau walikota.
Masyarakat awam kembali hanya bisa tercenung menyaksikan orang-orang yang semula tak dikenalnya, tiba-tiba muncul di daerahnya. Siapa mereka itu? Di manakah mereka berkiprah selama ini? Belum tuntas mendapatkan jawaban, orang-orang pusat, eh tokoh- tokoh daerah yang tinggal di Jakarta itu berkampanye dan berjanji akan berbuat ini dan itu demi daerahnya.
Alih-alih menunjukan akar rumputnya, para politisi baru itu sibuk mencari identitas lokalnya. Maka klaim putra daerah pun segera mengemuka. Ada yang berdasarkan kelahiran, keturunan, perkawinan, kepemilikan rumah dan asset, bahkan ada yang sekedar karena punya KTP.
Tentu saja kehadiran mereka tetap berjarak dengan masyarakat di daerahnya. Kehadiran tetap tak tersentuh seperti tak tersentuhnya generasi mereka sebelumnya dalam ikut serta dalam sentralisme kekuasaan. Para pendatang baru ini tetap saja menjadi orang asing bagi sebagian masyarakat di daerahnya.
MASIH ADA GENUINE LEADER
Beruntungnya, memang tak semua tokoh politik local seperti itu. Di samping ada yang mendadak politik local, masih ada ada yang termasuk kategori pemimpin local yang tulen (genuine local leader). Meski sangat langka, sang genuine ini sejak awal bertumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Ia besar bersama masyarakatnya karena terus-menerus berada di tengah masyarakatnya sejak pagi hingga petang; siang maupun malam. Ia tak tergoda oleh gemerlapnya metropolitan sebagai arena pertarungan kekuasaan sekalipun harus hidup di pulau atau kawasan terpencil. Ia membiarkan naluri politiknya berkembang secara alamiah sesuai dinamika komunitasnya.
Karena selalu berada dalam denyut sosial masyarakatnya, sang genuine menjadi tahu persis apa yang menjadi keinginan warganya. Karena merasa bagian dari masyarakatnya, ia tidak memperlakukan warganya berdasarkan hak pilihnya. Ia menganggap warganya adalah kesatuan sosial yang mesti maju secara bersama-sama. ia tidak memimpin warganya dengan matematika pilkada, tetapi dengan etika politik komunitarian.
Karena genuine, ia menjadikan komunikasi politiknya sebagai alat intervensi sosial dalam kerangka perubahan sosial (social change) bukan sekedar retorika politik demi pencitraan. Sang genuine, sadar betul bahwa perubahan sosial harus dimulai dari pemimpinnya. Karena itu ia secara sukarela menjadikan dirinya sebagai inner agent of change.
Selaku agen perubahan, sang genuine bukan saja secara sengaja memilih informasi yang mampu memberi corak dan arah perkembangan masyarakatnya; melainkan juga mengajak komunitasnya itu berdiskusi dan mengajak mereka terlibat dalam proses pengambil kebijakan serta dalam pelaksanaan dan pengawasnnya.
Oleh karena itu ia sangat dekat dengan masyarakatnya. Kapan saja ia siap berkomunikasi dengan warganya. Inilah yang disebut Mai dan Akerson (2003) dalam buku mereka dengan The Leader as Communicator. Betapa tidak, sebagai pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan warganya, mereka memiliki cirri- ciri berikut seperti digambarkan kedua penulis ini:
Karena komitmennya begitu kuat pada masyarakatnya, maka sang genuine akan mendayagunakan komunikasi kepemimpinannya untuk tiga hal utama:
THE LEADER AS COMMUNICATOR
Bagi sang genuine leader, berkomunikasi itu jelas sangat penting. Seperti diuraikan Mai dan Akerson, fungsi komunikasi dalam rangka membina masyarakat (The Leader as Community Developer), memiliki arti sebagai:
Ketika pemimpin melaksanakan tugas sebagai penunjuk jalan (The Leader as Navigator) komunikasi memiliki arti sebagai:
Tatkala pemimpin berupaya menemukan tantangan baru (The Leader as Renewal Champion), komunikasi memiliki peran:
SEBERAPA GENUINE PEMIMPIN KITA?
Siapapun di antara kita pasti punya pemimpin. Tidak perlu dibilang bahwa sekalipun posisi Anda sekarang adalah pemimpin, sebagai pribadi Anda juga memiliki pemimpin. Pertanyaannya, seberapa genuine kah pemimpin Anda? Sungguh ideal memiliki pemimpin yang genuine!
Uraian diatas, dapat dijadikan tolak ukur kesejatian pemimpin kita masing-masing. Pertama, apakah komunikasi merupakan fungsi yang selalu melekat pada diri pimimpin Anda? pemimpin yang genuine tentu mampu berkomunikasi untuk menyampaikan gagasannya, menggali aspirasi masyarakat kemudian mengolahnya serta menuangkannya ke dalam suatu kebijakan, bahkan melalui komunikasi yang dilakukannya pemimpin niscaya mampu membangun dinamika di tengah komunitasnya.
Kedua, apakah pemimpin Anda pandai berkomunikasi dengan masyarakatnya, dalam berbagai peran sesuai waktu dan tempatnya. Kalau tidak bisa secara lisan, maka bisa melalui tulisan. Jika tak sempat kedua- duanya, bisa mengangkat juru bicara. Oleh sebab komunikasi merupakan hal yang sangat esensial untuk menghubungkan pemimpin dengan masyarkat yang dipimpinnya, maka jangan harap ada keterhubungan di anatara keduanya jika tidak ada komunikasi.
Ketiga, dan inilah yang paling penting: apakah tindakan komunikasi pemimpin Anda selalu menunjukan corak dan arah yang lebih maju untuk masyarakatnya? Apakah tulisan- tulisannya, ucapan-ucapannya, dan pesan-pesan non-vebalnya, member pengaruh pada corak dan arah masyarakat yang dipimpinnya.
Sebagai catatan akhir, tentu saja komunikasi bukan satu-satunya alat yang mesti digunakan oleh pemimpin untuk mengembangkan masyarakatnya. Lagi pula, jika komunikasi digunakan sebagai alat intervensi untuk pengembangan masyarakat ke arah yang lebih maju, maka dalam komunikasinya mesti ada kesesuaian antara kata dan perbuatan dari sang pemimpin tersebut. Bagi sang genuine leader, dengan sendirinya persayaratan ini akan terpenuhi.
![]() | Hari ini | 118 |
![]() | Minggu ini | 542 |
![]() | Bulan ini | 7819 |
![]() | Total | 702796 |