LeaderShip Park

Petani Gorontalo selama bertahun-tahun dikendalikan oleh para tengkulak dan rentenir yang menekan harga produksi pertanian jagung dan padi gabah, mulai dari penyediaan bibit dan pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian, informasi mengenai proses pengolahan pertanian, sampai harga jual hasil panen. Akibatnya, kesejahteraan petani tidak lebih baik dari tahun ke tahun. Atas dasar ini Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib mencetuskan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama PT Agro Potombulu atau disingkat BUMDes Agro Potombulu. Tujuan program inovatif ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan menata sistem perekonomian desa yang lebih terfokus pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Sosialisasi dan publikasi rencana Pemkab disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kegiatan.

Bentuk keseriusan Pemkab Gorontalo dalam mensukseskan program ini bisa dilihat dari diperkuatnya BUMDes PT Agro Potombulu dengan penetapan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Hingga kini telah terbentuk PT Argo Potombulu di seluruh 17 kecamatan di Kab Gorontalo. Dalam akta pendiriannya, pemilik saham adalah seluruh msayarakat desa yang diwakili oleh Kepala Desa/Lurah seKecamatan. Dan dengan izin atasan, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo maka yang berkedudukan sebagai komisaris PT Agro Potombulu adalah para Camat dan Direksi adalah Sekretaris Camat. Tak hanya itu untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program BUMDes PT Agro Potombulu di setiap kecamatan, Pemkab Gorontalo melakukan kemitraan dengan semua komponen terkait, baik itu Pemda sendiri, BUMD Kab Gorontalo dan para investor. Selain itu, dibentuk pola pendampingan dengan melibatkan Kantor /Dinas/ Badan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait untuk setiap unit usaha yang dijalankan oleh PT Agro Potombulu. Hanya dalam tempo kurang dari 1 tahun, berbagai kegiatan usaha telah dilakukan oleh PT Agro Potombulu dengan membuahkan hasil, antara lain berhasil menyangga harga dasar hasil produksi pertanian dengan menaikkan nilai jual hasil panen petani, Sebagian keuntungan PT Agro Potombulu dibelikan sapi peliharaan untuk pengelolaan pabrik pupuk organik bio-kultur (pengolahan kotoran sapi). BUMDes PT Agro Potombulu mengembangkan pengolahan bio kultur dengan menggunakan bahan dasar selain dari bahan baku enzim, hal ini untuk dapat menekan harga jual kepada petani, Penyediaan benih unggulan dan pupuk berkualitas.

Kini banyak pemerintah daerah yang berbondong- bondong dateng ke Kabupaten Gorontalo untuk belajar dan mencontoh keberhasilan program BUMDes dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat dan men

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan e-government for good governance (penggunaan teknologi informasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat) salah satunya adalah mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif,efisien, transparan, non diskriminatif dan akuntable. Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka dibentuklah sistem Pengadaan Barang dan Jasa dengan e-procurement.

e-Procurement adalah salah satu bagian dari e-government di mana e-procurement ini merupakan proses pemililhan pengadaan barang jasa milik pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan nilai pengadaan mulai dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tujuan dari program e-procurement ini adalah membentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mencegah para aparatur untuk berbuat sesuatu yang menyalahi aturan. Lembaga Pelaksanaan e-procurement berada di dalam kantor gabungan dinas, yaitu pada Sekretariat Layanan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu.

Keberhasilan program ini tercermin pada peningktan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh citra dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (good government).

Dan yang lebih penting adalah proses e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa atau tender di pemkab Luwu Utara sudah terbukti mampu menangkal dan mencegah terjadinya KKN atau permainan antara panitia dan pihak ketiga, sehingga akan terwujud kompetisi yang sehat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Program ini didasarkan pada peran penting komoditas sapi potong yang merupakan komoditas peternakan unggulan di kabupaten Kepulauan Sula serta usaha budidaya kelapa yang tersebar di seluruh penjuru daerah berpulau-pulau ini.

Ternak sapi di Kepulauan Sula berperan besar untuk mendukung produksi pertanian maupun sebagai sumber pendapatan masyarakat tani. Namun demikian, usaha tani yang dijalankan belum optimal karena pemeliharaan sapi dilaksanakan secara tradisional yang dicirikan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap keramahan alam. Populasi ternak sapi pada tahun 2006 di Kepulauan Sula mencapai 8.035 ekor dengan potensi sumberdaya lahan dan pakan yang besar. Lahan kelapa seluas 57.413 ha belum dimanfaatkan secara optimal dan merupakan peluang yang sangat besar untuk pengembangan sapi potong. Alhasil sebuah kebijakan inovatif yang dianggap mampu menjadi solusi bagi permasalahan ini digelontorkan Bupati Ahmad Hidayat Mus . Sebuah program pengembangan sistem integrasi ternak sapi dan budidaya kelapa yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi petani yang sekaligus peternak, sehingga petani dapat meningkatkan kualitas ternak sapi dan produksi tanaman kelapa yang selama ini yang menjadi komoditas utama daerah.

Sistem integrasi sapi- jagung pada kawasan perkebunan kelapa ini adalah diintroduksikannya sistem integrasi sapi-jagung pada kawasan perkebunan kelapa maka limbah jagung berupa batang, daun dan tongkol jagung dapat sebagai pakan ternak dan kotoran sebagai kompos sehingga mampu menjadi peluang peningkatan pendapatan petani.

Program ini telah mampu memberikan rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi dan rekayasa kelembagaan serta menghasilkan model pengembangan agribisnis berbasis komoditas, agroekosistem, dan atau wilayah. Untuk mewujudkan peran diatas, maka telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas kinerja melalui peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.

Guna mewujudkan e-Government didaerahnya agar kelak tercipta sebuah tata pemerintahan yang baik dan efisien Pemkab Halmahera Utara (Halut) merintis pembangun teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di daerahnya. Pengembangan TIK sudah terasa dampaknya hampir diseluruh wilayah Halut. Salah satu bentuknya adalah penggunaan akses internet di semua unit kerja dan adanya website. Bahkan setahun belakangan ini pemerintah setempat sudah merintis penggunaan aplikasi Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian) dan Simreda (Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah) serta menggelar training setingkat operator. Program inovatif yang dimulai sejak tahun 2003 ini meski terkesan sederhana tetapi dapat dirasakan masyarakat pengguna layanan publik Pemkab Halmahera Utara.

Pemkab Halut sadar betul akan pentingnya TIK. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan sang bupati Hein Namotemo yang merupakan orang dibalik layar perkembangan TIK di Halamahera Utara. “Kami consern sekali terhadap TI,” tegasnya pada sebuah kesempatan. Walau pembangunan TIK di Halut masih jauh dari maksimal mengingat pembangunannya dilakukan secara bertahap, namun program ini layak diacungi jempol karena memiliki visi yang jauh kedepan. “Kalau boleh saya gambarkan perkembangan TIK di sini, bagaikan anak belum bisa lari, tapi sudah mulai berdiri,” ujarnya menggambarkan kemajuan program TIK.

Koneksi internet saat ini sudah bisa diakses pada semua unit kerja di Pemkab. Sebagai gambaran, rata-rata setiap SKPD didukung oleh tiga komputer dan Khusus untuk ruang Infokom dan Protokoler didukung empat unit komputer yang semuanya ter-connecting dengan internet. Sebagai unit kerja yang mengemban tugas mengkoordinir kegiatan infokom dan data, hubungan masyarakat dan kegiatan keprotokolan. Sejak awal tahun 2008, Pemkab Halut juga sudah menyediakan fasilitas hotspot gratis di sekitar area Kantor Bupati.

Potret keberhasilan program TIK ini adalah semakin meningkatnya layanan informasi yang diterima masyarakat dan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat Halmahera Utara terhadap kinerja pemerintah mereka.

Kebijakan Program Pemberdayaan Kampung dengan mekanisme penyerahan dana pembangunnan kampung melalui distrik / kecamatan, program ini dimulai sejak tahun 2002 melalui program pemberdayaan untuk kemandirian pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam kurun waktu 10 tahun Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri dan itu betul-betul sudah dibuktikan dengan semangat otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan kewenangan bagi masyarakat disertai dengan dana kemandirian. Pelaksanaan program ini melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersama-sama kepala distrik, kepala kampung, serta masyarakat menggali potensi sumberdaya alam (SDA) dari masing-masing kampung. Serta para mitra pemerintah seperti perbankan yang ikut mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah ini. Pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui SK. Bupati Nomor 371 Tahun 2002, telah melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan disertai pembiayaan berupa dana pembangunan dengan nama program pemberdayaan Kecamatan/Distrik. Berkat dana pemberdayaan yang diberikan ke masing-masing kampung dengan besaran disesuaikan dengan jauh dekatnya kampung, dan dikelola oleh kepala kampung bersama warganya, masyarakat kampung mulai mandiri dalam hidupnya. Program-program yang telah disepakati bersama dalam musyawarah kampung, menjadikan masyarakat berfikir lebih maju dibandingkan beberapa tahun lalu yang hanya bersikap pasif menunggu pemerintah untuk membangun kampung. Pola pembangunan ini layak mendapat apresiasi karena terbukti lebih efektif dan tepat sasaran dalam usaha pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan program pemberdayaan Distrik menjadikan Kabupaten Jayapura meleseat pesat dari sebuah daerah tertinggal menjadi sebuah daerah yang maju dan mandiri. Program ini juga telah didupilkasikan menjadi program pelaksanaan otonomi khusus dimana setiap kampung di Papua menadapatkan alokasi dana Rp 100,000,000.

Dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kampung untuk membangun daerahnya sendiri, kemajuan pembangunan di kampung mulai tampak. Begitu pula dengan pola pikir masyarakat yang sudah mulai berubah, dari berpikir secara tradisional menuju pemikiran yang moderen demi kesejahteraan bersama dalam semangat gotong royong.

Latar belakang minimnya sarana dan tenaga medis telah menggungah Bupati E. Fonataba beserta DPRD menyusun program prioritas bidang kesehatan dengan yaitu Pelayanan Medis Spesialis Berbasis Puskesmas pada tahun 2005 yang lalu.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan tenaga medis merata di semua kecamatan yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat Kabupaten Sarmi. Berbagai kalangan menyebutkan bahwa program kesehatan di Kabupaten Sarmi ini merupakan program inovasi bidang kesehatan yang terbaik di Papua, karena program kesehatan di Kabupaten Sarmi ini menggunakan basis Puskesmas untuk pelayanan dasar sampai pelayanan medis spesialis. Tak hanya itu, program ini juga menempatkan tenaga medis spesialis yang didukung kelengkapan sarana medis spesialis di puskesmas- puskesmas dengan fasilitas kamar operasi komplit (lengkap). Selain itu Puskesmas yang mempunyai pelayanan spesialistik dan langsung melakukan operasi adalah di Kabupaten Sarmi. Mekanisme program ini adalah dokter spesialisnya yang mobile (bergerak) ke Puskesmas- Puskesmas.

Program layanan kesehatan ini adalah untuk melayani masyarakat yang berada di kampung-kampung, baik pelayanan melalui bedah (operasi) maupun pelayanan kesehatan lainnya. Di samping pelayanan tiap hari yang dilakukan oleh Puskesmas, ada juga pelayanan oleh Puskesmas Pembantu (Pustu), kemudian setiap bulan ada pelayanan oleh Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan ada juga pelayanan terhadap penyakit tertentu seperti TBC, Lepra. Pelayanan yang siap digerakkan juga meliputi pelayanan untuk keadaan gawat darurat, bencana alam atau wabah penyakit dan mendatangkan dokter spesialis.

Program inovatif Pelayanan Medis Spesialis Berbasis Puskesmas ini telah berhasil meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara medis ke puskesmas yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat yang berobat atau memeriksa kesehatannya. Dengan demikian diharapkan kualitas kesehatan masyarakat juga semakin meningkat sebagai salah satu indikator IPM memperoleh hasil menggembirakan.