LeaderShip Park

Latar belakang program ini adalah ketika penyelenggaraan pemerintahan mengalami stagnasi yang diakibatkan oleh rendahnya motivasi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dan tidak adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan serta dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan yang diberikan pemerintah. Melihat kenyataan ini, Pemkab Bojonegoro melalui sang bupati H. Suyoto berinisiatif untuk membuat sebuah trobosan program dalam bidang birokrasi ini. Inovasi Birokrasi yang berhasil di kembangkan adalah pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas atau kualitas keluaran dalam penyampaian layanan.

Untuk mendukung terlaksananya program inovasi ini serta dalam rangka memotivasi aparat daerah dilakukan kesepakatan dalam dokumen tertulis antara Bupati, Kepala-kepala Dinas dan organisasi-organisasi terkait untuk melaksanakan tata pemerintahan yang bersih, transparan, efisien dan partisipatif. Sistem Integritas Daerah (SID) Bojonegoro memuat antara lain prinsip-prinsip dasar tata kepemerintahan yang baik, program-program inovasi unggulan yang menjadi target, mekanisme pengaduan masyarakat, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain, prosedur dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Prinsip dasar SID-Bojonegoro adalah memperkokoh kesamaan visi, komitmen dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program inovasi. Salah satu program inovasi yang sudah tertata dalam SID Bojonegoro ini adalah kegiatan Dialog Publik yang sudah berlangsung sejak 14 Maret 2008 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kegiatan yang dilangsungkan setiap hari Jumat ini merupakan upaya Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bojonegoro terhadap program pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan pemerintah.

Keberhasilan program inovasi di Kabupaten Bojonegoro sangat didukung oleh program efisiensi secara keseluruhan yang dilakukan oleh Bupati dan aparatnya. Dengan menggunakan dana yang sangat terbatas, program komunikasi antara masyarakat dan kepala daerahnya sudah bisa terlaksana dengan maksimal. Selain tercapainya efiesiensi penyelenggaraan pemerintahan, program ini juga sukses meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Krisis energi kini tengah menghantui masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia. Bertolak dari kesadaran ini, pemerintah pemerintah Kabupaten Sleman melalui sang Bupati, Drs. H. Sri Purnomo, Msi, mengambil langkah antisipasi segera dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan energi. Berbagai inovasi energi alternatif mulai dikembangkan di Kota Sembada ini mulai dari biogas, mikrohidro hingga pembangunan pengelolaan sampah untuk pembangkit energi.

Saat ini di Kabupaten Sleman sudah memiliki beberapa intalasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi yaitu PLTMH Turi yang berlokasi di Dusun Daleman, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, dengan kapasitas 3.500 watt yang dimanfaatkan oleh peternak burung puyuh, peternak jangkrik, peternak ayam buras, bengkel las, dan untuk penerangan jalan. Selain itu juga ada PLTMH Minggir I dan 2 dengan kapasitas 5.000 watt. Untuk menyokong program inovatif ini pemerintah setempat juga menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk melakukan kajian pengembangan PLTMH, dan hasilnya ada tujuh lokasi yang siap dikembangkan untuk PLTMH.

Program ini patut diacungi jempol karena selain mewujudkan adanya diversifikasi penggunaan energi dengan pemanfaatan energi-energi alternatif dan mengurangi ketergantungan akan energi konvensional yang ada selama ini, program tersebut sangat sejalan dengan kampanye pelestarian alam. Kebijakan ini pun turut memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi alternatif. Jika sudah begini outcome yang muncul adalah peningkatan daya saing daerah dalam penyediaan sumber energi bagi proses pembangunan di daerah serta meningkatnya pelayanan publik terutama dalam hal penyediaan energi.

Mempertimbangkan meningkatnya pengangguran akibat banyaknya perusahaan kayu yang gulung tikar yang selama puluhan tahun telah menjadi gantungan hidup sebagian besar masyarakat Kubu Raya, Bupati Muda Mahendrawan, berinisiatif mendirikan koperasi ini dalam rangka mengembangkan usaha yang bisa dilakukan perempuan setempat yakni menjahit dan perdagangan. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat pengangguran dan kemiskinan berpotensi melahirkan KDRT yang kerap menempatkan kaum wanita sebagai objek kekerasan, padahal sesungguhnya kaum perempuan memiliki kontribusi yang cukup penting terhadap kemajuan kesejahteraan keluarga.

KSP Grameen ini ditata secara sitemtik sedemikian rupa dan seluruh proses bantuan permodalan untuk usaha jauh lebih dimudahkan dari peminjaman lain. Dengan mengedepankan lima aspek pemberdayaan yang dikembangkan, yakni kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol menjadi komponen penting dalam proses penguatan yang dilakukan di lapangan. Misi KSP Grameen bukan hanya menggerakkan sektor riil, menumbuhkan wira usaha baru, menciptakan lapangan kerja,memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah saja, melainkan yang lebih penting adalah membangun solidaritas dan keperdulian sosial di kalangan grass root.

Berkat upaya gigih yang terus dilakukan seluruh pihal terkait dengan sistem jemput bola memberikan penyuluhan di lapangan dan pendampingan terus menerus terhadap usaha anggota KSP Grameen dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Secara perlahan KSP Grameen pun mulai dikenal oleh masyarakat Kubu Raya. Bahkan saat ini keberadaan program ini telah sampai ketelinga badan-badan serupa di seantero dunia. Kini ribuan kaum wanita telah tercatat di dalam data base anggota dan ratusan diantaranya telah mendapatkan modal kerja yang bergerak di berbagai sektor. Program Pengembangan Koperasi khusus Perempuan atau KSP Grameen terbukti berhasil menjadi solusi untuk berbagai permasalahan sosial, diantaranya adalah masalah lapangan pekerjaan, kemiskinan dan KDRT.

PDSB merupakan pengejewantahan dari program terdahulu dan terbukti mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat yakni program P3DM (Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri. Program pembangunan yang berbasis pada pentingnya peran aktif, kecerdasan inovasi serta kemandirian masyarakat desa dalam mengelola pembangunan daerah ini telah direalisasikan di Bumi Bersujud sejak tahun 2004 yang lalu dari segi kuantitas alokasi dana selalu mengalami peningkatan. PDSB mulai diperkenalkan pada Tahun 2007 oleh Pemkab Tanah Bumbu. Program Desa Sejahtera Bersujud merupakan satu program terobosan dan unggulan yang mampu mempercepat proses pembangunan di desa-desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai satu program terobosan dan unggulan yang mempunyai harapan untuk dapat memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat. PDSB menjadi bagian dari program untuk memberdayakan masyarakat dan penguatan otonomi desa. Program Desa Sejahtera Bersujud telah menjadi icon pembangunan desa di Bumi Bersujud. Wajah desa telah banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun non fisik.

Output yang dihasilkan inovasi ini dari segi pemberdayaan masyarakat adalah tercapainya tatanan desa yang secara fisik memenuhi infrastruktur minimum desa, secara ekonomi menjamin kelangsungan berusaha untuk memperoleh penghasilan dan belanja kebutuhan dasar setiap keluarga desa, secara sosial mampu menyediakan fasilitas pelayanan sosial dasar serta menumbuhkan kondisi interaksi antara warga yang semakin cerdas, beradab dan produktif. Di samping itu output inovasi ini juga diperoleh dari segi pengelolaan desa yaitu masyarakat desa menjadi lebih berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasi dari kegiatan pembangunan desa mereka sendiri.

PDSB berhasil menciptakan kemandirian dan keberdayaan serta keasadaran masyarakat desa bahwa mereka sendirilah aktor pembangunan desa. Kini masyarakat memiliki perilaku hidup yang produktif karena tersedianya prasarana desa yang memungkinkan akses usaha ekonomi, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Program inovatif ini digulirkan dalam rangka menjalankan misi Kabupaten Kubar dalam menfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan cara menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pola kemitraan dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kampung. Secara tidak langsung misi ini bermaksud untuk membangun komunitas kampung sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan dan komunitas budaya lokal sebagai penyanggah perubahan sosial- budaya Kabupaten Kutai Barat yang semakin cepat dari tahun ke tahun.

Salah satu bentuk dari konsep pembangunan berbasis komunitas kampung ini adalah Program Usaha Bersama Kampung (UBK) yang digagas Bupati Ismail Thomas. Tujuan Program UBK ini adalah sebagai upaya mendekatkan hasil pembangunan daerah secara lebih dekat dan merata kepada warga. Artinya pemerataan hasil pembangunan daerah lebih responsif di tingkat grass-roots atau komunitas. Bukan hanya itu, pendekatan ini juga menarik uang tunai ke masyarakat kampung dan sekaligus memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di tataran komunitas ekonomi kampung.

Program ini mulai digaungkan sejak 2006 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan program UBK telah berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial- ekonomi dasar warga di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini bisa terlihat dari IPM berkisar antara 70 hingga 75 berdasarkan indikator-indikator pembangunan manusia yang paling mendasar. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini cukup besar sehingga di masa mendatang masih sangat relevan untuk dilanjutkan kembali.

UBK telah berhasil menfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan cara menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pola kemitraan dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kampung. Dengan adanya Program UBK yang berbasis ekonomi kerakyatan ini masyarakat Kutai Barat semakin cepat dan kuat dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya sehingga generasi mendatang masyarakat Kubar akan semakin cerdas, sehat, produktif dan sejahtera.

Sadar akan potensi daerahnya yang cukup besar, Pemkab Gorut yang digawangi bupati Rusli Habibie meluncurkan program pembangunan yang cukup inovatif yang diberi tajuk Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang disingkat GERBANG EMAS. Sebuah program brilian yang mampu menyemangati seluruh stakeholder untuk fokus mewujudkan komitmen membangun ekonomi masyarakat Gorut. Tujuan Gerbang Emas ini adalah dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dengan cara mengembangkan sektor- sektor unggulan secara terpadu yakni Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, Perdagangan dan Koperasi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pengairan, perumahan, (bedah kampung) dan Mahyani, Listrik, (PLTH, PLTMH, PLTA, PLTS), air bersih (pembangunan IPA IKK dan Mobil Tanki)

Komitmen Pelayanan Gerbang Emas yang digalakkan Pemkab Gorut meliputi: Berkarya Nyata dan Bukan Berkarya Kata, Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat di seluruh sektor, Sebagai Solusi terhadap Pengentasan Kemiskinan, pengangguran dan Ketertinggalan, Sebagai Pendorong Semangat bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan Sebagai Komitmen pelayanan maksimal pemerintah terhadap rakyat. Komitmen pelayanan Pemerintah (Gerbang Emas) adalah : Mendatangi mereka (rakyat), Mendampingi mereka, Mencintai mereka, Bekerja sama dengan mereka, Melakukan yang mereka butuhkan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, ketika kebutuhan mereka terpenuhi mereka akan berkata “Kami telah berhasil melakukan sendiri “Terwujudlah Desa Yang Mandiri” .

Gerbang Emas saat ini seakan menjadi ruh pembangkit optimisme untuk menggali potensi dan kekuatan menuju kemandirian.dan kemajuan. Trobosan inovatif ini telah berhasil mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, sehingga bisa memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga Gorontalo Utara termasuk hak memperoleh kecukupan pangan, rumah yang layak, mengikuti pendidikan dan memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.