LeaderShip Park

Program Banda Aceh Cyber City ini diawali dengan pencanangan Municipalities Information Manajemen System (MIMS) yang sekaligus dijadikan sebagai cikal-bakal untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Cyber City dengan tujuan semua sistem informasi yang dioperasikan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dikelola secara elektronik. Kehadiran MIMS telah memfasilitasi akses informasi , bukan saja di lingkungan sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, akan tetapi juga semiua SKPD dan Camat di lingkungan Pemkot Banda Aceh juga dapat terkoneksi. Sehingga para camat tersebut dapat membuat laporan keadaan di daerahnya secara on-line, sehingga tidak perlu harus menghadap walikota secara fisik. Selain itu penghematan dapat dilakukan dalam segala hal, karena tidak perlu banyak surat yang didistribusikan termasuk biaya pengadaan lainnya.

Pemkot Banda Aceh merintis program Cyber City sejak tahun 2009 dengan memfasilitasi dan memberikan layanan kawasan internet gratis (hotspot) di daerah yang banyak warung- warung kopi. Tujuan program inovatif Banda Aceh Cyber City adalah meningkatkan tingkat pengetahuan dan penggunaan teknologi internet bagi masyarakat Kota Banda Aceh

Sedangkan Output dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pengetahuan masyarakat dan meningkatnya pengguna internet di Kota banda Aceh.

Manfaat dari program ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik kedai kopi, peningkatan daya saing ekonomi Kota Banda Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan lebih banyak investasi yang masuk.

Kondisi Kota Palembang sebelum 2005 adalah angka kriminalitas yang tinggi, pasar-pasar kumuh dan jorok, investasi minim, rawan banjir, serta tingkat perekonomian masyarakat masih rendah. Sedangkan PDAM Kota Palembang hanya mampu mencukupi 40 % kebutuhan warganya.

Selama kurun waktu tahun 2003 – 2005 Walikota mulai melakukan penataan diberbagai bidang, mulai dari birokrasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain-lain. Diwalai dengan penataan birokrasi sebagai upaya pendayagunakan aparatur negara dan masyarakat, melalui berbagai dialog. Setiap SKPD Pemkot Palembang mendapatkan target program kerja. Tahap awal penataan kota dilakukan begitu sarat gebrakan serta inovasi yang mencengangkan, dan salah satunya adalah penataan dan perelokasian Pasar 16 ilir yang kumuh dan jorok, namun keberadaannya memiliki sejarah panjang, ke lokasi baru di Jakabaring tanpa adanya kericuhan atau kerusuhan. Sedangkan Pasar 16 ilir disulapnya menjadi taman-taman kota yang indah dan tertata rapi . Di sektor pendidikan pemerintah kota secara bertahap menerapkan kebijakan pendidikan dasar bagi anak-anak.

Biaya sekolah digratiskan dan guru-guru sekolah dasar dan menengah diberdayakan. Imbasnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan disetiap jenjang mampu melampaui 100 persen. Sementara dibidang kesehatan keberhasilan ditandai dengan kian menurunnya angka kesakitan ibu dan anak, puskesmas swakelola terus bertumbuh dan pelayanan kesehatan pun berkualitas. Dan salah satu prestasi paling membanggakan adalah keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi memberikan pelayanan air bersih hingga mencapai 80 persen bagi warga Palembang. Keberhasilan lainnya juga mampu diwujudkan dibidang pariwisata dan penangnan banjir.

Berkat berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam hal kebijakan pembangunan masyarakat setempat kini ikut merasakan betul peningkatan penataan kota, lingkungan yang lebih bersih (bahkan dinobatkan menjadi kota terbersih di asia tenggara) ,tercukupinya pelayanan air bersih, tertatanya PKL, ketersediaan sarana dan prasranan transpotasi dan akomodasi kota ,mudahnya perijinan usaha yang berdampak pada banyaknya investasi / pembangunan perhotelan pertokoan ,pusat kuliner dll, penghijaun kota yang merata bahkan hutan kota terbanyak di Indonesia, pembangunan prasarana pengendalian banjir , dan tertatanya obyek wisata dan lain-lain menjadikan Kota Palembang layak untuk go Internasional./menjadi kota internasional.yang sejahtera dan berbudaya.

Tahun 2011, Walikota Banjar Herman Sutrisno memunculkan program inovasi dengan menggalakan program Kampung Keluarga Berencana. Latar belakang utama pelaksanaan program inovasi ini adalah untuk menekan pertambahan penduduk di tengah keterbatasan wilayah Kota Banjar. Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjar pada tahun 2010 menyebutkan, jumlah penduduk di Kota Banjar saat ini sebanyak 183.046 jiwa yang menempati wilayah seluas 13.000 hektar.

Kampung KB ini menjadi salah satu promosi keluarga berencana yang melibatkan masyarakat. Masyarakat aktif menyosialisasikan pentingnya KB dengan prioritas sterilisasi pada lelaki dan perempuan dalam satu keluarga. Dalam kampung KB juga dilakukan beragam pelatihan dan pendampingan bagi remaja dan masyarakat lanjut usia. Tahun 2010, sebanyak lima kampung KB dari empat desa sudah dibentuk dengan dana pendukung Rp 5 juta per tahun. Tahun ini, jumlah kampung KB ditingkatkan menjadi 21 desa tersebar di empat kecamatan. Program ini didukung 1.000 sukarelawan. Mereka bertugas mencari akseptor dan disediakan tunjangan Rp 110.000 per bulan per orang. Sementara bagi petugas posyandu mendapat tunjangan Rp 60.000 /bulan tiap orang.

Sejak digulirkan peserta program sterilisasi terus meningkat. Dalam setahun, peserta lelaki meningkat, dari 145 orang menjadi 882 orang. Jumlah akseptor perempuan naik dari 1.031 orang menjadi 1.146 orang. Selain itu diberikan insentif bagi para akseptor sebesar Rp 500.000 per orang untuk biaya kesehatan dan modal usaha sehingga dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Kini masyarakat kian paham akan arti pentingnya keluarga berencana. Mereka juga dapat merasakan semakin meningkatnya kesejahteraan melalui pengendalian jumlah penduduk yang terencana dan terukur

Kota Semarang pernah dihadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius. Sebagai gambaran, angka kemiskinan mencapai 26,41 persen dari jumlah penduduk. Prihatin akan kondisi tersebut Walikota Semarang Soemarmo HS menggagas sebuah konsep penanggulangan kemiskinan dengan tajuk Gerdu Kempling yang merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan. Diawalai dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertugas mengoordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan SK Walikota Semarang No. 465/0320/2010 tanggal 2 September 2010 yang dilanjutkan dengan pengembangan strategi penanganan kemiskinan sesuai dengan profil warga miskin.

Gerdu Kempling merupakan gerakan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini Pemkot, Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta , Perbankan yang bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan kemiskinan mencakup segala aspek dan terangkum dalam 5 bidang, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan. Gerakan ini mengandung filosofi pos/ tempat yang bersih, cemerlang melalui: hati dan pikiran bersih dalam melaksanakan program pembangunan, khususnya dalam melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang.

Program inovatif ini didudkung beberapa tahapan, yaitu: Pertama, aparat pemkot melakukan pendataan warga miskin dengan tujuan agar kebijakan dan penanganan warga miskin dapat lebih jelas, terukur, dan tepat sasaran. Kedua, Pemkot Semarang menandatangani naskah kerja sama dengan 28 perguruan tinggi swasta dan negeri serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kota ini sebagai upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada disana untuk turut serta dalam program ini. Ketiga, pemkot juga menyediakan anggaran yang jumlahnya mencapai Rp360,57 miliar yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Jamkesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan dari pemerintah provinsi berupa pendampingan BOS untuk mewujudkan sekolah murah, dan dari APBD Kota Semarang 2011. Dan keempat, mendapatkan dukungan dari kalangan perbankan di kota tersebut.

Walaupun proram ini masih muda usia, namun berbagai kalangan telah merespon dan melakukan partisipasinya melalui bidang masing masing. Salah satu gambaran keberhasilan Program Gerdu Kempling adalah adanya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan semua komponen, yaitu pemerintah, swasta dan rakyat. Program tersebut juga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui pemberian program- program yang pro masyarakat miskin. Kini masyarkat Kota Semarang boleh lebih sumringah karena dihadapannya terbentang masadepan yang lebih cerah.

Salah satu produk unggulan dari Kota Malang adalah program Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Perizinan, yaitu berupa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pemrosesan izin. Dinas melakukan otomatisasi pelayanan yang terkoneksi langsung antarbagian dan dengan instansi di luar dinas perizinan. Melalui peningkatan technologi informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui jangka waktu proses perijinan dan besarnya biaya serta dapat mengajukan permohonan secara online serta dapat mengadukan keluhan secara online.

Gebrakan ini dimulai sejak tahun 2006, ketika pemerintah Kota Malang melakukan berbagai perubahan mendasar dilakukan demi memperjelas kualitas pelayanan perijinan dengan menelurkan Peraturan Wali Kota No 13/2006. Peraturan tersebut memastikan sistem dan prosedur tetap (protap) pelayanan perizinan. Regulasi ini memangkas sejumlah prosedur yang biasanya berbelit dan panjang serta boros waktu dan biaya. Selain menyederhanakan prosedur dan persyaratan, Dinas perizinan memperbaiki efisiensi dan efektivitas kinerja internalnya.

Langkah langkah meningkatkan efisiensi perijinan bukan saja pada kelambagaannya akan tetapi pola pelayanan perijinan dilakukan secara terus menerus. IMB rumah campuran (rukan dan ruko) maksimal 100 meter persegi tidak membutuhkan rekomendasi dinas Kimpraswil. Hanya jaminan konstruksi. Selain itu, pembaruan izin usaha tidak membutuhkan persetujuan tetangga, RT, dan RW. Izin usaha baru hanya butuh pengetahuan sampai kelurahan. Perpanjangan izin HO dulu harus sepengetahuan lurah. Regulasi terbaru cukup mensyaratkan sepengetahuan RT dan RW saja. Surat izin tempat usaha (SITU) tanpa izin HO tidak membutuhkan persetujuan RT, RW, dan kelurahan. Tetapi, bisa langsung mengurus ke dinas perizinan.

Program inovatif ini tererbukti mampu menghadirkan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan dan dan promosi kota melalui berbagai event memberikan kepastian dan kemudahan usaha di kota Malang. Dengan mudahnya akses perijinan, adanya sarana promosi kota dan ketersediaan infrastruktur di kota malang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Malang dan memberi peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Malang.

Program tamanisasi mulai digalakkan sejak tahun 2006 berkat prakarsa Walikota Probolinggo H. Buchori, SH.M.Si yang berhasil melibatkan seluruh elemen dan kelompok masyarakat yang ada disana, seperti instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan bahkan partai politik. Dari tamanisasi ini dapat diperoleh manfaat sebagai salah satu sarana melepas kepenatan, menciptakan nuansa iklim investasi sehingga berpeluang menarik investor. Program ini juga untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini berhasil menyulap wajah kota menjadi sehat, nyaman, asri dan sehat.

Program pemerintah setempat lainnya yang tergolong dalam pelestarian lingkungan adalah sistem pengelolaan sampah. TPA (tempat pembuangan akhir) terletak di Jl Anggrek, Mayangan memiliki luas 4 hektar. Meski menjadi tempat berkumpulnya sampah dari segala penjuru Kota Probolinggo, memasuki kawasan ini tidak akan mencium bau tidak sedap dan lalat bertebaran. Volume sampah yang masuk ke TPA setiap hari sekitar 42,70 ton/ hari (sumber: BLH-bidang P2DPLH tahun 2010). Pengolahan akhir sampah memakai sistem sanitary landfill. Sistem penimbunan sampah secara berlapis-lapis lalu sampah ditutup tanah secara bertahap. Dengan ini (sistem) mencegah timbulnya bau dan berkembang vektor penyakit seperti lalat. Di sini juga dilengkapi perpipaan gas methan, pengelolaan lindi dan drainase. TPA bekerjasama dengan paguyuban peduli sampah (Papesa) mengurangi jumlah sampah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sasarannya komunitas masyarakat (rumahtangga) menggunakan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan dan pengolahan. Tahun 2010 lalu disosialisasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat menunjang percepatan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.TPST itu untuk kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Saat ini sekitar 8 TPST yang tersebar di seluruh wilayah.

Berkat keberhasilan dua kebijakan yang ramah lingkungan ini, banyak sanjungan dan pujian dialamatkan kepada Kota Probolinggo. Bahkan tak sedikit daerah-daerah di nusantara yang menjadikan Kota Probolinggo sebagai rujukan untuk belajar mengenai pengelolaan lingkungan hidup.