Para Innovator Unggulan Daerah

User Rating: / 2
PoorBest 

 

Sejak bergulir 10 tahun yang lalu, semangat reformasi membawa negeri ini pada sebuah babak baru. Berakhirnya sistem sentralisasi yang diusung rezim terdahulu dan diterapkannya sistem desentralisasi sebagai bagian dari mewujudkan cita- cita reformasi, menempatkan Indonesia sebagai salahsatu negara paling produktif melahirkan daerah-daerah otonom. Bayangkan, dalam satu dasawarsa terakhir negeri ini telah melahirkan 205 daerah otonom baru, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Total daerah otonom saat ini 524 yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dari 491 daerah otonom kabupaten kota, sebanyak 164 kabupaten dan 34 kota adalah hasil pemekaran yang dimekarkan diatas tahun 1999. Kondisi ini mengahadirkan sebuah permasalahan baru. Alih-alih bisa memerdekakan dirinya sendiri namun pada kenyataannya daerah-daerah baru ini justru menjadi beban baru pemerintah karena kebanyakan masih bergantung dan berharap dari APBD. Lebih dari 70 persen anggaran daerah habis dipergunakan untuk belanja tidak langsung yaitu biaya birokrasi. Bukan saja untuk Daerah Otonom Baru tetapi juga Daerah Otonom Induk Pemekaran atau daerah lama. Sisanya baru menjadi belanja langsung, yang menjadi indikator besar kecilnya kemampuan daerah membangun daerah dan memberikan pelayanan publik.

 

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan keberanian melakukan inovasi. Pemerintahan yang kompetitif dan berwawasan jauh, adalah syarat mutlak agar tercipta birokrasi yang berbudaya inovatif, kreatif dan kompetitif untuk selalu lebih baik, lebih cepat dan lebih murah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi pertanggungjawaban sosial. Perlu pemimpin yang berani mengubah orientasi dan profesionalitas aparatur daerah demi munculnya inovasi yang meningkatkan kemandirian daerah. Pemimpin yang berani mewujudkan daerah otonom mandiri, yang tidak lagi tergantung pada keuangan pemerintah pusat. Daerah otonom belum mandiri adalah refeksi ketidakmampuan mengelola. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan inovasi, kemiskinan mencari peluang.

Dua hal tersebut adalah rendahnya inisiatif untuk mengubah paradigma birokratik menjadi paradigma entrepreneur. Pola pikir belanja musti diubah menjadi pola pikir investasi dan pola pikir mengembangkan sumber-sumber keuangan. Bukan berarti entitas pemerintah daerah harus berpikir bisnis tetapi menggunakan pendekatan manajemen bisnis dengan keuntungan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengatasi hal itu, maka para pimpinan daerah dituntut bisa menciptakan kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya iklim usaha. Inovasi inilah yang eningkatkan daya saing daerah, inovasi yang memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya dan inovasi yang memberdayakan masyarakat seoptimal mungkin, tentu semua inovasi tersebut bisa dilakukan dengan inovasi pada tata kelola pemerintahan.

Program apik yang dilakukan oleh Pujakstra (Pusat Kajian dan Kebijakan Strategik), Kementerian Dalam Negeri, ini telah dilakukan sejak tahun 2007. Semangat yang terkandung dalam program ini adalah untuk memberikan pembinaan dan apresiasi terhadap keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah dan mendorong terciptanya budaya inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah menetapkan 30 daerah inovator, Tim Pujakstra merangking dan menetapkan 12 Innovator Unggulan. Caranya dengan menguji silangkan beberapa parameter penting yaitu, inisiatif inovasi, sumber pembiayaan, dan dampak.

Daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori innovator unggulan ini kemudian didalami lebih lanjut agar mendapatkan bukti-bukti otentik tentang pelaksanaan program inovatif di daerah-daerah tersebut.

Bagaimana dan seperti apa bentuk inovasi yang dilakukan oleh 12 daerah tersebut? Berikut ini disajikan inovasi yang telah dilakukan oleh ke 12 pemerintah daerah yaitu Kota Ambon, Kota Baubau, Kota Malang, Kota Palangkaraya, Kota Sukabumi, Kota Surakarta, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Garut, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Wakatobi.

Semoga bisa memberikan inspirasi bagi daerah lain. Selamat berinovasi..!

Danang Girindrawardana.

 


KOTA AMBON

Sebuah terobosan pengelolaan birokrasi demi peningkatan pelayanan publik dan mengatasi konfik sosial melalui pengembangan profesionalisme birokrasi. Konfik sosial bernuansa SARA yang pernah membakar

Ambon ternyata tak hanya menggerogoti sendi-sendi kerukunan masyarakat Ambon, namun lebih dari itu, peristiwa tersebut nyatanya juga berimbas pada mesin birokrasi pemerintahan. Hal itu dapat terlihat dari birokrasi yang masih tersekat-sekat akibat konfik SARA. Padahal masyarakat menuntut salah satu cara penyelsaian konfik adalah pelayanan publik harus terus berjalan. Sekat-sekat itu begitu terasa mulai dari level pegawai biasa hingga pejabat esselon. Bila diibaratkan sebuah kendaraan, bisa dibilang mesin birokrasi Kota Ambon saat itu bukan hanya sekedar mandeg, namun rusak parah! Dan tak ada jalan lain selain melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Maka Walikota Ambon,Drs. Marcus Jacob Papilaja, MS melakukan pembenahan serius demi mengatasi konfik terbuka ini. Ia menggunakan pendekatan pembangunan profesionalisme aparatur untuk sekaligus mengatur keterwakilan dan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu di birokrasi kota Ambon. Maka disusunlah sebuah sistem rekrutmen yang lebih mengedepankan kompetensi dari pada sistem bagi jatah, yang diberi tajuk SKJ atau Standar Kompetensi Jabatan.

”SKJ ini adalah instrumen rekonsiliasi birokrasi dipemerintah kota”, ungkap Walikota Ambon.Untuk menghindari prasangka dan menjaga netralitas, maka tim seleksi yang bertugas untuk melakukan ft and proper test (kemapuan komunikasi, psikotest serta kompetensi)diambil dari tim diluar kota Ambon. Dalam hal ini pemerintah kota Ambon bekerjasama dengan STPDN Jati Nangor, jawa barat. Proses ini pun berlangsung terbuka untuk umum dan disiarkan kepada publik melalui media-media lokal, baik cetak maupun elektronik.

Alhasil, ketika hasil penyaringan keluar, masyarakat pun menerima dengan baik tanpa gejolak atau prasangka. Dan setelah dua tahun berjalan hasil pun mulai nampak. Bukan hanya sekedar pulih, sistem birokrasi justru bekerja lebih makasimal dari sebelumnya. Dinding-dinding prasangka dan permusuhan warisan konfik yang semula membatasi pergaulan antar pegawai pun lambat laun runtuh dengan sendirinya.

Selain itu SKJ yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon, menitikberatkan pada tiga hal, yakni kompetensi organisasi, kompetensi jabatan, dan kompetensi individu. Dengan demikian, standar kompetensi jabatan memberikan nilai output sebagai persyaratan dalam penyusunan pola karir PNS, menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi dalam pengangkatan PNS dalam jabatan. Munculnya kompetensi jabatan akan berdampak pada restrukturisasi individu seorang PNS terhadap seluruh mata rantai institusi guna mencapai daya saing tinggi. Sehingga nantinya berimplikasi pada optimalisasi keterampilan atau kemampuan pada suatu keadaan atau tingkat tertentu.

Kompetensi jabatan juga bertujuan untuk mewujudkan prestasi kerja seorang PNS, sehingga porsi jabatan diisi oleh pejabat yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi serta memiliki kecakapan yang memadai. ”Seorang PNS yang menduduki jabatan tertentu harus memiliki kecakapan dan berpengatahuan dengan wawasan yang luas, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara profesional,” jelas Walikota Ambon.

Kesadaran Pemerintah Kota Ambon dengan terencana telah menetapkan pereduksian konfik pada skala prioritas utama melalui pengembangan kebijakan di bidang kepegawaian melalui SKJ yang telah diberlakukan terhadap semua eselon dalam tubuh birokrasi. Inovasi Walikota Ambon dan aparat Pemerintah Kota Ambon menerapkan SKJ sangatlah strategis karena salah satu isu yang paling rawan dalam proses rekrutmen birokrasi di Kota Ambon dan dimanapun, adalah sejauhmana kelompok minoritas terwakili dalam struktur birokrasi. Selain itu SKJ ini juga dapat mempercepat pembangunan kembali Kota Ambon pasca konfik.

Hasilnya, Kota Ambon kini memiliki birokrasi yang ramping yang memunculkan efsiensi belanja tidak langsung yang kemudian memberikan peningkatan belanja pelayanan publik yang signifkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tengoklah angka belanja aparatur yang bisa berhemat sekitar 31 Miliyar setelah penerapan SKJ. Dari Rp. 108.364.865.698,- untuk tahun 2001 menjadi hanya Rp. 77.625.280.741,- pada tahun 2005.

Hasil menggembirakan lainnya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kota Ambon pada 2008 menempati peringkat ke 8, denga pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan angka partisipasi sekolah 99 persen. Penduduk miskin disana pun berkisar 14,74 persen (angka ini masih didominasi oleh pengungsi). Angka usia harapan hidup 74 tahun (lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain).

 

 


 

KOTA BAU BAU

Tanggal 17 oktober 2001 adalah tanggal bersejarah bagi Kota Bau-Bau, karena pada hari itulah Bau-Bau resmi menjadi daerah otonom. Masalah kemiskinan serta menjamurnya pemukiman kumuh menjadi pekerjaan rumah yang cukup memusingkan pemerintah setempat. Namun bagaimana pun permasalahan ini harus segera diselsaikan meskipun dengan APBD yang sangat terbatas. Hal ini mendesak Walikota Bau-Bau Drs H MZ Amirul Tamim M Si dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bau-Bau untuk meracik sebuah formula yang jitu untuk mendorong keberdayaan masyarakat miskin. Program inovatif yang digelontorkan oleh pemerintah kota adalah Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) dan New Site Development (NSD). Sebuah program kawasan terevitalisasi yang sehat,aman dan nyaman untuk dihuni masyarakat.

Program NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project) diperuntukkan mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama dengan pemerintah pusat melaksanakan NUSSP yang pelaksanaannya dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Namun jauh sebelum itu, tepatnya tahun 2001 hingga 2003, ternyata Pemerintah Kota Bau-bau telah lebih dulu merintis sebuah konsep yang menjadi peletak dasar bisa suksesnya program NUSSP atau NSD seperti sekarang.

Melalui pendekatan ditingkatan akar rumput, Pemerintah Kota pada waktu itu mencoba mengetahui secara persis kondisi ekonomi sosial dan budaya masyarakat setempat agar program yang dicanangkan pemerintah setempat benar- benar tepat sasaran. Setelah terhimpun informasi yang valid dari berbagai sisi tersebut barulah dicoba untuk melihat bagaimana keterkaitan dengan sisi kekurangannya. Hal ini menjadi begitu penting mengingat tanpa merubah mindset prilaku masyarakat maka akan percuma meskipun serentetan program pembangunan dilakukan. Bisa dikatakan Inilah faktor paling penting dan substansinya.

Dalam kaitan ini NUSSP dapat dipandang sebagi sebuah agenda kegiatan strategis yang merintis upaya mengatasi permasalahan lingkungan permukiman perkotaan, khususnya lingkungan kumuh perkotaan, secara terlembaga. Rintisan ini dilakukan dengan mendorong munculnya keberdayaan pada segenap pihak yang terkait.

Dengan memanfaatkan lembaga keswadayaan masyarakat( BKM) yang telah ada pemerintah setempat melibatkan masyarakat tak lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebgai subjek pembangunan itu sendiri, dari, oleh dan untuk masyarakat. Dan karena melibatkan peran masyarakat setempat inilah maka rasa memiliki pun tumbuh, sehingga kian mempermudah kerja-kerja Pemerintah Kota dalam mewujudkan NUSSP.

Selama kurun waktu 2 tahun (2001-2003) pihak Pemerintah Kota mulai melakakukan sosialisasi tentang program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Dan ketika konsep NUSSP dimulai maka masyarakat Bau-Bau telah siap, karena konsep dan wadah masyarakatnya sudah ada.

Kegiatan NUSSP yang digagas Pemerintah Kota Bau-Bau menggunakan pendekatan Tridaya. Masyarakat diorganisasikan dalam kelembagaan lokal bermitra dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam menyediakan sarana, pembiayaan, dan keahlian teknis. Dalam hal ini masyarakat secara kolektif tetap dapat memutuskan sendiri segala sesuatu yang membawa akibat langsung maupun tidak langsung bagi mereka. Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam NUSSP meliputi :

1. Pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan;

2. Pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar serta perbaikan rumah tidak layak huni melalui fasilitas kredit mikro perumahan; dan

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui chanelling dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

New Site Development (NSD) adalah program akhir dari NUSSP. NSD dimaksudkan untuk menyediakan kawasan baru yang siap huni, khususnya bagi komunitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kurang lebih 1.500 KK yang menempati kawasan kumuh yang terletak di Kelurahan Lanto, Nganganaumala, Wameo, Tarafu dan Bone-Bone kecamatan Murhum serta di Kelurahan Bataraguru, Tomba dan Wale Kecamatan Wolio. Tentunya melalui sebuah mekanisme penyaringan dan seleksi. Tujuan dikembangkannya NSD ini adalah untuk mengurangi dan mencegah bertambahnya kawasan kumuh di kawasan perkotaan dengan cara menyediakan kawasan permukiman baru. Alokasi ruang ditetapkan pada lahan kasiba-Lisiba di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari untuk tahap I seluas 2,5 Ha dan diharapkan luasan dapat mencapai 10 Ha. Untuk pengembangan program NSD ini akan diarahkan pada lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kasiba lisiba dan kecamatan- kecamatan sesuai dengan arahan RP4D Kota Bau-Bau.

Proyek ini sendiri merupakan kolaborasi pemerintah kota dengan ADB (asian development bank) serta bank setempat. Dengan komposisi Pemerintah Kota sebagai penyedia lahan, pembangunan infrastruktur menggunakan bantuan darr hibah ADB dan pembangunan fsik rumah oleh developer dengan bantuan bank-bank umum yang ada disana.

Pembangunan NUSSP dan NSD beserta infrastruktur pendukungnya seperti sarana transportasi nyatanya mampu menghidupkan sendi-sendi perekonomian rakyat Bau-bau. Daerah-daerah yang selama ini tak terjamah kegiatan perkonomian kini mulai bergeliat seiring dengan hadirnya akses- akses seperti jalan raya dan sebagainya.

Kini muncul keberdayaan dikalangan masyarakat miskin dengan kepemilikan lahan perumahan mereka sendiri. Kondisi ini memicu mereka untuk bekerja lebih giat. Hal ini terlihat dari Pertumbuhan ekonomi kota Bau-Bau yang mencapai 10 persen pada tahun 2009 atau lebih tinggi 3 persen dari sebelumnya. Bandingkan pula income perkapita pertahun kota Bau-bau yang berada diangka 14 juta pada tahun 2009 dari sebelumnya yang hanya sekitar 4juta rupiah pada tahun 2001.

Tak hanya pencapaian dibidang ekonomi yang bisa dibanggakan, dibidang kesehatan pun terjadi perbahan yang luarbiasa. Masyarakat Bau-bau mulai memiliki perilaku hidup sehat karena tersedianya sarana perumahan yang memadai dan lingkungan sehat. Dan kini Bau-bau menjadi sebuah kota yang tertata rapih dan sangat layak huni.

 


 

KOTA MALANG

Ada sebuah anekdot mengenai dunia birokrasi yang berbunyi : kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah... citra negatif tentang mata rantai birokrasi perijinan yang dianggap berbelit-belit, mahal, lama dan tidak jelas kapan selesainya adalah pelayanan publik yang paling mengecewakan. Tak heran jikalau masyarakat kerap memandang skeptis tentang dunia birokrasi sebagai lahan basah praktek korupsi.

Meski sudah berdiri pada 2001, Dinas Perizinan Kota Malang tidak langsung tancap gas. Hingga penghujung 2005, pelayanan perizinan hanya mengalami perubahan institusi. Sebab, penyatuan pelayanan pada satu lembaga belum memberikan dampak perbaikan efsiensi dan kualitas pelayanan.

Namun sebuah gebrakan besar terjadi tahun 2006. Berbagai perubahan mendasar dilakukan demi memperjelas kualitas pelayanan perijinan. Dengan Peraturan Walikota No 13/2006, Pemerintah Kota Malang bertekad memastikan sistem dan prosedur tetap (protap) pelayanan perizinan melalui SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Regulasi yang bersertifkasi ISO 9001: 2000 ini memangkas sejumlah prosedur yang kurang berpihak pada perbaikan pelayanan. Sebagai contoh adalah masalah pengurusan IMB rumah tangga dua lantai yang tidak lagi membutuhkan lagi rekomendasi dari dinas terkait. Cukup jaminan konstruksi saja. Untuk pemutihan IMB, cukup rekomendasi RT dan RW saja. Padahal, sebelumnya harus melalui kelurahan dan kecamatan. Dengan perbaikan tersebut, izin gangguan (HO) yang tadinya selesai 2-3 bulan dijamin selesai dalam 8 hari kerja saja. Meski, praktiknya sering lebih cepat, antara enam sampai tujuh hari kerja izin telah keluar. Inovasi ini tidak berhenti. Dinas perizinan terus menyempurnakan pelayanannya, yaitu melalui penerbitan Peraturan Wali Kota No 6/2007 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Selain memangkas dan menyederhanakan prosedur dan persyaratan dengan melakukan perbaikan efsiensi dan efektivitas kinerja internalnya melalui penerapan sistem informasi manajemen (SIM) perizinan, Pemerintah Kota Malang juga menggagas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemrosesan izin.

Tak hanya itu Wali Kota Malang, Peni Suparto dan aparat Pemerintah Kota Malang terus melakukan inovasi dalam hal penerapan SIM Perijinan ini. Penerapan tehnologi IT demi menjangkau transparansi dan efsiensi pun menjadi sasaran selanjutnya. Melalui Pembangunan puluhan hotspot diberbagai lokasi di Malang, pembayaran PBB, IMB, PLN, dan PDAM hingga layanan pengaduan publik yang semua melaui sistem online, pemerintah kota Malang berusaha memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Sebagai contoh, Jika ada laporan warga tentang air yang tidak mengalir di wilayahnya, PDAM Malang telah memilik alat pendeteksi berbasis GPS (Global Positioning System) yang bisa menunjukkan titik permasalahannya. Sehingga pengaduan bisa lebih cepat diatasi dan diselsaikan tanpa harus melalui proses yang panjang dan melelhkan seperti diwaktu waktu yang lalu.

Dengan penerapan SIM, pengguna pelayanan kini dapat dengan mudah mengetahui status izin dan prosesnya secara transparan. SIM juga telah mempercepat pelayanan sekaligus memudahkan fungsi kontrol atasan yang tentunya sangat memudahkan kerja petugas aparat terkait.

Cepatnya proses pelayanan publik dalam bidang perijinan di Kota Malang telah memberikan dampak yang sangat luas. Diantaranya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Gayung pun bersambut, selain mampu memperkuat kelembagaan, terobosan ini juga sukses membangunan persepsi publik yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

 


 

KOTA PALANGKARAYA

Meskipun masyarakat Palangkaraya bisa mendapatkan pengobatan dan perawatan gratis di Puskesmas, namun pandangan masyarakat yang tetap buruk terhadap pelayanan di Puskesmas. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan pada puskesmas. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar puskesmas yang merupakan sarana kesehatan terdekat dengan masyarakat, mendapat pengakuan yang positif ditengah masyarakat, yaitu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan bagi penggunanya.

Menyadari bahwa kesehatan merupakan modal utama manusia untuk dapat melakukan perannya di bidang pembangunan ekonomi dan bidang lainnya. Dengan kesehatan yang baik orang yang sehat akan mempunyai tingkat produktiftas yang tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mewujudkan keadaan sehat di masyarakat memerlukan sumber daya yang memadai. Ini sejalan dengan anggapan bahwa sehat merupakan suatu investasi, di mana kalau dihitung antara besarnya investasi yang dikeluarkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dibandingkan dengan hasil yang akan dicapai, nantinya jauh lebih besar dalam bentuk keberhasilan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Itulah sebabnya sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu faktor penentu indeks pembangunan manusia.

Dengan misi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya, Walikota Palangkaraya, HM. Riban Satia dan Pemerintah Kota melakukan berbagai inovasi tingkat puskesmas secara cukup menarik yang agak berbeda dari kebanyakan sarana dasar puskemas yang ada dimanapun. Yang pertama adalah Pelayanan Radio Medik dan Ambulance 118, dan yang kedua adalah Layanan Lansia (lanjut usia) Prioritas.

Keterbatasan kemampuan utamanya dalam hal transportasi sering menjadi penyebab keterlambatan penanganan pasien yang tak jarang menyebabkan pasien harus mengalami kerugian yang lebih besar. Terbayang dibenak kita betapa repotnya bila ada warga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kesehatan mendadak membutuhkan pertolongan segera dari para ahli medis yang ada dipuskesmas.

Tak jarang akibat ketiadaan kemampuan untuk membawa si pasien ke fasilitas kesehatan, warga lebih memilih pasrah atas ketidak berdayaan mereka. Kondisi ini coba dipecahkan oleh Pemkot Palangkaraya melalui program Pelayanan Radiomedik dan Ambulance 118, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan pelayanan konsultasi medis melalui media telekomunikasi. Dengan program ini diharapkan warga Kota Palangka Raya dapat meminta informasi dengan cepat melalui telepon kepada petugas Kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil terhadap permasalahan kesehatan yang sedang dialami. Petugas kemudian memberikan instruksi yang bersifat medis baik untuk melakukan pertolongan pertama maupun memberikan solusi bagaimana cara mengirim pasien ke rumah sakit. Diharapkan cara ini dapat membantu penyelamatan nyawa si pasien. Program ini dalam pelaksanaannya dipadukan dengan pelayanan evakuasi gawat darurat yang dikenal dengan sebutan Ambulance 118. Program ambulance 118 ini akan dilaksanakan bertahap.

Pelayanan Radiomedik melayani 24 jam setiap hari. Warga masyarakat dapat bertanya melalui telepon tentang kasus medik, P3K, tindakan mandiri gawat darurat dan program- program kesehatan. Warga masyarakat dapat meminta pelayanan gawat darurat di rumah sekaligus ambulasi ke rumah sakit. Fasilitas Penunjang program ini antara lain terdapat ruangan call center yang terdapat di dalam gedung Puskesmas Pahandut, sarana penerima telepon, peralatan penunjang IT seperti komputer, HT, ruang istirahat bagi pegawai serta mobil ambulans dan motor. Mitra kerja dari unit ini adalah UGD rumah sakit, Palang Merah Indonesia, Polisi, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Unit Tanggap Darurat Bencana, Telkom, Orari, dll.

Layanan Lansia (lanjut usia) Prioritas, merupakan layanan prioritas bagi penduduk lanjut usia di Kota Palangka Raya. Lansia merupakan golongan masyarakat yang biasanya mempunyai masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Layanan ini merupakan wujud penghargaan bagi para lansia yang sepanjang hidupnya telah berjasa membangun Palangka Raya dan Kalimantan Tengah. Atas dasar itu, sejak tahun 2007 dinas kesehatan kota palangkaraya telah membuka layanan lansia prioritas yaitu pelayanan khusus bagi pasien lanjut usia diatas yang bernama layanan Lansia Prioritas. Layanan Lansia Prioritas menjadi layanan yang merupakan kewajiban bagi institusi penyedia layanan di Kota Palangka Raya. Program layanan Lansia Prioritas ini dilaksanakan di 5 puskesmas di Kota Palangka Raya yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kayon, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Menteng dan Puskesmas Panarung. Dengan layanan ini para pasien yang berusia diatas 56 tahun mendapat prioritas pelayanan. Prioritas layanannya mencakup penyediaan antrian khusus yang cepat ketika melakukan antrian pada loket pendaftaran, pelayanan pemeriksaan dan tindakan medis prioritas, dan pelayanan apotik puskesmas prioritas, dimana petugas memberikan keterangan yang lebih lengkap dan terinci mengenai dosis dan cara pemakaian obat.

Kedua program inovasi ini mampu menghadirkan Kemudahan dan jaminan perawatan kesehatan yang tidak sekedar gratis, tetapi juga memiliki profesionalisme tinggi. Kondisi ini kian mendongkrak rasa kepercayaan masyarakat Palangkaraya kepada pemerintah daerahnya. Dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota Palangka Raya membuat dorongan masyarakat untuk mau mendukung upaya pembangunan daerah.

 


 

KOTA SUKABUMI

Sampah kota selalu menjadi masalah dalam hal pengelolaan pembuangan atau pemrosesannya. Selain membutuhkan lahan yang sangat besar untuk menampungnya, dibutuhkan investasi yang sangat tinggi bila hendak mendaur ulangnya. Belum lagi efek samping yang akan hadir bila sampah-sampah itu dibiarkan menggunung. Mulai dari polusi hingga sumber penyakit. Hal ini pula yang dihadapi pemerintah Kota Sukabumi dimasa yang lalu. Tak mau larut oleh ketidakberdayaan ini, Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si dan Pemerintah Kota Sukabumi pun segera mencari cara yang efektif untuk menyelesaikannya. Hasilnya adalah Kota Sukabumi berhasil membuat terobosan konkret di sektor lingkungan dengan jalan pengelolaan sampah dengan multiplier effect yang bermanfaat bagi waganya.

Walikota Sukabumi, dan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan komposting sampah Kota yang diintegrasikan dengan pembibitan rumput gajah, penggemukan sapi dan budidaya padi organik. Inovasi brilian ini terbukti ampuh mengatasi permasalahan sampah yang kerap merepotkan pemkot setempat. Bahkan lebih dari itu, pengelolaan sampah model ini juga mampu memberi kontribusi kepada pendapatan masyarakat Kota Sukabumi yang banyak berprofesi sebagai petani dan peternak karena mendapatkan pupuk dengan kualitas baik dengan harga yang murah, bahkan turut memberi sumbangan kepada PAD. Masih dari segi pemberdayaan masyarakat, Masyarakat berhasil mereduksi sampah sebanyak 420 m3/bulan menjadi barang berguna (kompos) sebanyak 636 ton/tahun. Tak hanya itu, Usaha penggemukan sapi pun berkembang dari tahun 2001 hanya 33 ekor/thn menjadi 122 ekor/thn. Anggota usaha penggemukan sapi bertambah dari 25 orang menjadi 53 orang.

Dari segi pengelolaan lingkungan hidup pun memberi dampak yang sangat menggembirakan. Jika sebelum Integrasi Pengelolaan Sampah ditetapkan Umur TPA yang diramalkan hanya tinggal + 5 tahun lagi, sekarang bertambah usianya menjadi + 10 tahun lagi. Dan kini semakin jarang dijumpai tumpukan sampah yang biasanya mengotori jalan-jalan.

Keberhasilan ini juga berimbas langsung pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah ini. Salah satu bentuknya adalah dengan tumbuhnya lembaga masyarakat (KOMURI) yang membantu usaha penanganan sampah. Dimana lembaga masyarakat KOMURI telah membantu mereduksi sampah organik 450-600 m3/ bulan, dengan produksi kompos curah dan granule melalui kerjasama dengan PT. Pusri.

Kini sampah bukan lagi masalah yang tidak teratasi lagi bagi pemerintah Kota Sukabumi. Berkat inovasi pengolahan sampah yang baru, Kota Sukabumi menjelma menjadi Kota yang lebih bersih dari sebelumnya. Bahkan sampah menghadirkan manfaat tersendiri dimana kalangan petani dan peternak bisa mendapatkan pupuk dengan kualitas baik dan harga murah serta hasil yang berlipat.

Inovasi kebijakan dan kesigapan yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi yang bekerja sampai level akar rumput, menjadi faktor penentu dalam perbaikan kehidupan masyarakat dan lingkungan di Kota Sukabumi.


 

KOTA SURAKARTA

Citra, Kota Surakarta sebagai kota budaya yang elok pernah redup seiring menjamurnya PKL di Kota Surakarta sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan diwaktu yang lalu. Kondisi ini mendorong Pemkot Surakarta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan komperhensif untuk mengentaskan masalah ini. Bukan hanya perkara mengembalikan citra Surakarta sebagai kota budaya tapi juga bagaimana mengakomodir kepentingan PKL, yang juga merupakan bagian dari masyarakat Solo yang harus disejahterakan. Entasnya masalah PKL ibarat kunci untuk membuka pintu-pintu keberhasilan yang lain, seperti mewujudkan cita-cita Surakarta sebagai kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olahraga yang terpancang dalam Program Tri Krida Utama.

Persoalan PKL tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi berhubungan dengan urusan perut warga. Banyak PKL yang ‘waton manggon’ “asal menempati” dengan alasan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mencari penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang. Lingkungan menjadi kumuh, semrawut dan kemacetan terjadi di mana- mana. Kondisi ini semakin buruk ketika setiap dilakukan penataan dan penertiban selalu ditafsir negatif, sehingga timbul aksi pembangkangan. Program Tri Krida Utama yang akan menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olahraga perlu direalisasi. Untuk itu, penataan dan pembinaan PKL mendesak untuk ditangani agar tidak menjadi masalah lebih besar di kemudian hari. Permasalahannya adalah bagaimana menyusun pola penataan PKL yang solutif dan akseptabel, yang di satu sisi menjamin pemberdayaan usaha PKL yang tidak lagi menjadi masalah pembangunan dan di sisi lain dapat digunakan Pemkot untuk menata dan membina PKL agar menjadi subjek pembangunan kota.

Selain itu dengan menyusun pola penataan PKL, PKL dipandang sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan Kota Surakarta pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat Surakarta pada khususnya. PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Berangkat dari persoalan, harapan dan tekad ingin mempercantik penataan lingkungan kota dan wajah kota sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat secara manusiawi. Walikota Surakarta, Joko Widodo dan jajaran Pemkot membentuk Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan PKL. Pembentukan kantor itu didasarkan pada Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (SOT). Pendekatan secara dialog kekeluargaan pun dilakukan secara intesif dengan melibatkan komunitas PKL, Kantor PKL, Dinas Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi, LSM, DLLAJR, Dinas Pasar, budayawan, maupun warga masyarakat kota guna mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Selama tujuh bulan dengan sekitar 54-kali jamuan yang digelar Pemkot barulah tercapai kesepakatan. Hal ini bukan perkara mudah, karena terdapat kurang lebih 989 pedagang yang bergabung dalam 11 paguyuban yang menggantungkan hidupnya disana.

Hasilnya adalah kios gratis dan promosi keberadaan pasar Pasar Klitikan—yang khusus dibangun untuk relokasi—selama empat bulan di televisi dan media cetak lokal. Tak cuma itu, Pemerintah kota Surakarta juga memperlebar jalan ke sana dan membuat satu trayek angkutan kota. Sebuah win-win solution bagi semua pihak. Warga Solo pun kembali bisa menikmati jalan yang bersih, indah, dan teratur. Monumen Juang 1945 di Banjarsari kembali menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman. Langkah sukses di Banjarsari pun dilanjutkan kedaerah lain. Langkah revitalisasi pasar- pasar tradisional juga dilakukan dengan cara simpatik dan manusiawi melalui pendekatan budaya.Dengan program tersebut, pasar-pasar tradisional yang ada mampu bersaing dengan menjamurnya mal dan hypermarket yang lebih modern. Kebijakan zero growth untuk PKL, hotel berbintang, dan pusat perbelanjaan pun digulirkan.

Visi Pemkot dalam membina PKL adalah terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta, yaitu: (1) mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, (2) mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukung sebagai salah satu daya tarik wisata, dan (3) mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Kini harapan mulai terwujud. Sesuai dengan misi Kota Surakata, mengembangkan infrastruktur kota yang berkarakter surakarta (City Branded), mewujudkan masyarakat Solo yang moderat dan harmonis, mewujudkan Pemerintah Kota yang berdedikasi kepada pelayanan publik secara profesional. Kota Surakarta terlihat lebih bersih dan asri. Kesejahteraan PKL juga meningkat menjadi lebih baik, karena mereka bisa berdagang di tempat yang khusus diperuntukkan bagi mereka sehingga tumbuh menjadi kawasan wisata PKL. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil- hasil pembangunan. Selain itu, kelompok PKL mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dari sektor PKL inilah penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Nilai pajak dan retribusi yang disumbangkan sektor itu mencapai Rp 14,2 miliar, jauh dari apa yang diberikan oleh industri hotel atau terminal.

Kedepannya, untuk mengendalikan jumlah PKL, rencananya semua pedagang didata dan diberi kartu kendali sehingga yang boleh berjualan hanya yang memiliki kartu kendali. Selain itu, juga akan dilakukan komputerisasi data PKL, yang memuat informasi nama, alamat, dan jenis jualan, dilengkapi foto penjualnya sehingga mereka yang tercatat berjualan di tempat tertentu tidak bisa seenaknya pindah lokasi. Selain itu kawasan PKL ini akan dikelompokkan, dari yang berjualan barang bekas, kertas dan percetakan, hingga makanan. Sehingga memudahkan para pembeli untuk mencari kebutuhan yang sesuai diinginkan.

Pihak Pemkot Surakarta juga akan membatasi pedagang yang bukan penduduk Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, disebutkan yang berhak berjualan adalah warga Surakarta. Meski begitu, Kota Surakarta tetap terbuka bagi warga atau pendatang luar kota, syaratnya mereka harus menetap di Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Surakarta.

Kini, masyarakat Sukrakarta dan kalangan pengusaha pada umumnya lebih mendapatkan ketentraman dan kenyamanan ber-usaha karena kondisi jalan raya yang rapi dan indah. Kota Surakarta dipandang menjadi daerah dengan tata kota yang indah dan kondusif bagi investor. Perlakuan birokrat yang baik terhadap para PKL menumbuhkan citra baik pemerintahan yang ramah investasi.

 


 

KABUPATEN BOALEMO

Kemiskinan adalah sebuah momok yang menakutkan tak hanya bagi rakyat jelata tapi juga bagi setiap pemimpin. Karena kemiskinan akan sangat bertalian erat dengan kekumuhan dan kriminalitas. Citra sebuah daerah pun akan dipandang sebelah mata bila komposisi masyarkat miskin masih mendominasi jumlah keseluruhan penduduk yang ada. Mungkin itulah yang dirasakan masyarkat kabupaten Boalemo dimasa lalu. Angka kemiskinan Kabupaten Boalemo sebagai daerah otonom baru mencapai angka 56,7% pada tahun 2001. Itu berarti lebih dari separuh penduduk Boalemo kala itu hidup dalam kemiskinan. Dibutuhkan sebuah inovasi cerdik untuk dapat menggusur kemiskinan ini dan bukannya menggusur rakyat miskin.

Bupati Boalemo, Iwan Bokings dan aparat Pemerintah Kabupaten Boalemo memahami bahwa mengentaskan kemiskinan, meskipun dengan APBD yang sangat terbatas, adalah hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini bukan semat-mata untuk perbaikan citra belaka, namun lebih dari pada itu, ini adalah bgaimana membuat rakyat Boalemo sejahtera. Strategi pembangunan berbasis dusun pun diluncurkan. Setiap proyek APBD tidak ada yang bernama desa atau kecamatan, melainkan dusun.

Pemerintah Kabupaten menciptakan sebuah progaram yang disebut Dusun Terpadu Mandiri (DTM), yaitu sebuah kawasan hunian yang lengkap dengan infrastruktur dan lahan pertanian, sehingga memungkinkan untuk menampung warga miskin yang tidak memiliki rumah sekaligus memberdayakan mereka dengan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Sarana pendidikan anak usia dini dan puskesmas disediakan disini, sementara kaum laki-laki bisa bekerja mencari nafkah. Ini merupakan suatu program penuh karakter kepedulian pemerintah terhadap kaum marjinal. Mereka (masyarakat miskin) sebenarnya berdaya atau bisa diberdayakan, tetapi tidak memiliki aksees untuk menjadi berdaya. Karena itu fokus pada pemberdayaan warga miskin ini patut diapresiasi. Pembangunan Boalemo tak hanya berhenti disitu, Pemerintah Kabupaten melihat masih banyak yang harus segera diperbaiki diwilayahnya. Bagaimana memberdayakan masyarakat miskin dilakukan dengan Gerakan Membangun Dusun Sehat (GERBANG DUHA) atau POS DAYA, untuk mempercepat kemajuan daerah dengan cara yang arif.

Alasan dasar dipilihnya dusun sebagai konsentrasi pembangunan di Boalemo karena dusun adalah merupakan pemerintah terkecil tapi kadangkala dikalahkan oleh desa, padahal dusun memiliki posisi sangat strategis dan juga merupakan ujung tombak pembangunan karena di dusunlah bermukim rakyat yang harus diberdayakan. Kondisi fsik dusun yang relatif agak jauh rentang kendalinya dari kepala desa mengakibatkan hampir seluruh bantuan program/ proyek hanya dinikmati oleh rakyat seputar pusat desa. Sementara penduduk didusun hanya menjadi penonton, itu pun dari kejauhan. Di samping itu, tidak ditetapkannya karakteristik dan program unggulan masing- masing dusun (kadang kala seluruh dusun dianggap sama) tak jarang menyebabkan bantuan pemerintah/dinas kurang tepat sasaran. Karena itu, potensi dusun harus terdata dengan baik sehingga bantuan yang digelontorkan pun dapat benar- benar mengena dan sesuai kebutuhan. Pemberdayaan dusun pun dilengkapi dengan instrumen-instrumen hukum penunjangnya. Hal ini tak lepas dari konsep desentralisasi dusun yang disusung oleh pemerintah setempat. Sebagai contoh adalah Pilkadus (pemilihan kepala dusun), kepala dusun terpilih pun mendapat insentif Rp.500.000/bulan.

Dalam program DTM, Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan konsolidasi dengan menciptakan budaya yang kondusif agar keluarga miskin memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. DTM juga mendorong partisipasi melalui sistem pemberdayaan yang sistematis dengan melibatkan masyarakat untuk ikut mengontrol perencanaan pembangunan dengan merangsang kebersamaan antar stakeholder yang ada.

Kini kondisi Boalemo sangat bertolak belakang dengan yang mereka miliki sembilan tahun lalu. Program inovasi DTM memunculkan keberdayaan masyarakat miskin dengan kemampuan bekerja serta akses sarana kerja di bidang pertanian dan peternakan. Setidaknya sejak tahun 2003 hingga 2008 telah lebih dari 1400 unit rumah layak huni telah dibangun dan disalurkan kepada masyarakat miskin.Masyarakat pun mulai memiliki perilaku hidup sehat karena tersedianya sarana perumahan yang memadai dan lingkungan sehat. Sektor pendidikan juga semakin membaik karena dalam kawasan itu sudah dilengkapi dengan sarana kesehatan dan pendidikan sehingga anak-anak bisa mengeyam pendidikan dengan baik. Fakta ini dapat terlihat dari Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) yang naik dari 4,7% pada tahun 2006 menjadi 23,9% pada tahun 2009. Usia harapan hidup pun berada pada posisi sekitar 66 sampai 67 tahun. Sementara rata-rata pendapatan masyarakat yang pada tahun 2001 sekitar Rp 2,8 juta meroket hingga angka Rp 4,8 juta pada tahun 2008. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang semula kurang dari 6% melaju menjadi sekitar 7,4% pada tahun 2008. Harus diakui, Inovasi DTM Ini merupakan suatu program penuh karakter kepedulian terhadap kaum marjinal. Mereka (masyarakat miskin) sebenarnya berdaya atau bisa diberdayakan, tetapi tidak memiliki aksees untuk menjadi berdaya. Karena itu focus DTM pada pemberdayaan warga miskin ini patut menjadi kredit poin tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Kini, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 50 persen menjadi 20 persen dari jumlah penduduk. Dengan adanya fakta ini, inovasi Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan DTM dan berbagai program pemberdayaan lainnya di Kabupaten tersebut telah mendapat aspirasi dari masyarakat. Dengan kondisi itu, nadi perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Kabupaten Boalemo hanya tinggal mengatur tata kota dengan baik. Sehingga, bakal tercipta kota yang sehat dan baik yang bisa menjadi tempat tinggal kebanggan bersama menuju kemajuan dan kesejahteraan.

 


 

KABUPATEN GARUT

Terobosan pelayanan publik dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Garut kian memprihatinkan meski kegiatan gerakan rehabilitasnya terus dilakukan sejak tiga tahun terakhir, bahkan selama tahun 2005 lalu memperoleh bantuan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif sebanyak 1.452.000 batang. Namun Kabupaten Garut memiliki lahan kritis terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 84.917 ha tersebar dalam kawasan hutan negara seluas 15.865 ha serta diluar kawasan hutan yang dikelola masyarakat seluas 69.115 ha, yang juga sebagian besar merupakan kawasan berfungsi lindung. Disisi lain masyarakat Kabupaten Garut cukup banyak, kurang lebih 2,5 juta orang dan kebanyakan tidak peduli terhadap kelestarian hutan dan lingkungan setempat. Ironisnya, lagi lebih dari sekitar 200 desa di Kabupaten Garut berada di sekitar hutan.

Kondisi ini cukup mencemaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Mereka merasa perlu mengambil sebuah langkah yang cepat dan tepat sebelum semuanya terlambat. Pemkab pun menyadari bahwa program penghijauan dan pelesatarian lingkungan tak akan berhasil jikalau hanya menunggu Dinas Kehutanan yang hanya sanggup memperbaiki sekitar 3 ribu hektar karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu Pemkab menyimpulkan bahwa melibatkan masyarakat dalam program ini akan memperingan dan mempercepat proses pemulihan hutan, sekaligus melestarikan lingkungan di Kabupaten Garut.

Diawali dengan surat edaran Bupati Garut, Aceng Fikri yang keluar pada 13 Februari 2009, yang mewajibkan pasangan yang hendak menikah minimal menanam 10 pohon dan yang bercerai 50 pohon. Himbauan Pemkab Garut ini sekaligus berusaha menyelsaikan dua masalah yang tengah dihadapi pemerintah setempat, yaitu masalah lahan kritis dan angka kawin cerai yang cukup tinggi di kabupaten Garut. Sebagai awalan, dipilihlah 3 kecamatan sebagai daerah percontohan pelaksanaan program wajib tanam pohon, bagi pasangan yang hendak menikah atau bercerai ini.

Sepuluh batang pohon yang diwajibkan ini ditanam di tanah milik orang tua atau kerabat si pengantin atau boleh juga ditanam ditanah milik keluarga lainnya. 10 batang pohon ini pun terdiri dari berbagai macam varietas. Mulai dari jenis tanaman kayu-kayuan misalnya mahon atau pun jati, kemudian juga tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan atau pun durian. Kemudian yang ketiga adalah tanaman perkebunan semisal cengkeh, karet dan lain sebagainya. Ketentuan tentang Keanekaragaman pohon yang wajib ditanam ini bukan tanpa perhitungan atau asal. Diharapkan dengan menanam variasi tanaman ini, dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, tanaman-tanaman tersebut bisa menghasilkan, sehingga dengan sendirinya bisa menjadi sumber pendapatan bagi si empunya. Dengan demikan secara tidak langsung Pemkab Garut memberikan semacam investasi hijau kepada keluarga yang baru dibentuk ini disamping melestarikan lingkungan.

Walau belum dilengkapi dengan sanksi yang jelas bagi mereka yang mangkir dari kewajiban tanam pohon ini, program Pemkab Garut ini bisa dibilang cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari catatan Dinas Kehutanan Kabupaten Garut yang menyampaikan bahwa hingga tahun 2010 ini sudah ada lebih 600 pasang pengantin yang mengikuti program tanam pohon ini. Meskipun, Kepala Dinas Kehutanan Garut Eddy Muharram mengaku, masih banyak warga yang belum mau berpartisipasi, karena memang kebijakan ini belum untuk semua wilayah meski diberlakukan untuk semua wilayah tapi yang difokuskan hanya beberapa wilayah sebagai pengamatan khusus semacam, pilot project yaitu di Cikajang, Tarogong Kidul.

Memang, tidak ada sanksi yang pasti jika dilanggar tetapi di dalam proses di KUA misalnya surat nikahnya agak dikendorkan tidak langsung diberikan pada saat nikah selesai. Biasanya dengan cara seperti itu pasangan yang baru menikah jadi termotivasi. Jadi kalau belum menanam pohon surat nikahnya akan ditangguhkan satu dua hari sampai pasangan itu menanam pohon barangkali itu. Sanksinya memang tidak memberatkan tapi lebih untuk mendidik. Dengan surat nikahnya ditangguhkan bukan berarti tidak jadi nikahnya, nikahnya tetap jadi. Sementara untuk laki-laki yang ingin menikah untuk yang keduakalinya (poligami), beban yang diberikan pun sangat besar harus menanam 1.500 pohon.

Kedepannya aturan tanam pohon ini bakal diperbaiki di sana sini dalam bentuk Perda supaya lebih kuat. Masyarakat pun diharapkan lebih antusias lagi menyambut aturan yang bertujuan menjaga lingkungan seperti ini. Supaya ada lebih banyak lagi yang semangat menanam pohon.

Inovasi ’unik’ ala Kabupaten Garut ini nyatanya mampu memunculkan keberdayaan masyarakat untuk bersama-sama lingkungan sekitarnya merawat dan melestarikan lingkungan. Masyarakat pun mulai memahami bahwa kebiasaan kawin cerai bukan solusi terbaik bagi kesejahteraan kehidupan.

 


 

KABUPATEN GIANYAR

Secara historis, Kabupaten Gianyar adalah sebuah daerah yang kaya dan makmur. Sebagai dareah dengan tanah yang amat subur sudah seharusnya masyarkat Gianyar hidup sejahtera. Namun yang terjadi justru tak sesuai harapan. Citra Bali yang selalu identik dengan pantai Kuta dan Sanur membuat daerah yang menjual budaya seperti Gianyar menjadi kurang dilirik oleh wisatawan mancanegara. ” Kesulitannya adalah, karena daya tarik daerah ini adalah budaya, maka bila budaya tidak memberikan manfaat, terutama manfaat ekonomi kepada masyarakat, budaya akan sulit dipertahankan” jelas Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Bupati pun segera mencari cara dan bergerak untuk mengoptimalkan aset budaya masyarakat Gianyar yang telah dikenal sangat kreatif dan inovatif dalam berkesenian dan pengembangan industri pariwisata dan kerajinan yang mereka miliki agar dapat membuahkan hasil yang lebih maksimal lagi, utamanya untuk memompa sektor perekonomian masyarakat.

Daya tarik Gianyar dalam bidang kerajinan dan kesenian inilah yang kumudian menjadi inspirasi bupati dalam menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Pemerintah daerah dengan serius menata kawasan Kabupaten agar benar-benar mampu menarik turis untuk singgah di Gianyar. Penataan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan utama yaitu, (1) pengelompokan industri (Klustering Industri), (2) kompetensi inti daerah, (3) strategi OVOP (one village one product).

Pendekatan OVOP (One Village One Product) yang dipilih oleh Bupati Gianyar ini bertujuan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif berbasis sumber daya lokal masyarakat Gianyar yang bersifat unik, khas daerah, bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta memiliki citra dan daya saing internasional, dengan sasaran meningkatnya jumlah produk industri kecil dan menengah (IKM) yang memenuhi standar pasar global.

Semangat pengembangan IKM di Kabupaten Gianyar dengan pendekatan OVOP juga dimaksudkan agar kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih terfokus pada wilayah tertentu. Sehingga hasil yang dicapai dari pembinaan tersebut terukur, dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep OVOP yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar pada dasarnya merupakan wujud dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah. Yakni sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah (regional development) di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global, yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal.

Berkat pembinaan yang dilakukan ala OVOP tersebut saat ini Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memiliki beberapa sentra IKM yang cukup mapan dan kuat baik dari segi permodalan, pasar maupun promosi yang disusun dengan klustering berdasarkan kompetensi inti dan ciri khas daerah secara berikut:

• Kecamatan Gianyar, khusus sektor pertanian yang menyuplai kebutuhan pangan.

• Kecamatan Ubud, khusus kegiatan pariwisata perhotelan dan perbankan.

• Kecamatan Tegallalang, khusus untuk pariwisata kerajinan seni (kecamatan ini yang memiliki deretan art shop terpanjang di dunia).

• Kecamatan Sukawati khusus untuk produksi barang seni dalam skala besar dan perdagangan.

• Kecamatan Blahbatuh khusus sektor pertanian yang menyuplai kebutuhan pangan.

• Kecamatan Tampaksiring, khusus untuk pariwisata karena terletak Istana Tampaksiring, Gunung kawi, Pura Tirta Empul dan banyak lagi situs-situs peninggalan sejarah.

• Kecamatan Payangan khusus untuk perhotelan dan paket- paket wisata alam pertanian dan perbukitan.

Dengan strategi OVOP, Ketujuh kecamatan di Gianyar yang memiliki ciri khas masing-masing ini menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Tak ayal dengan adanya peningkatan kunjungan turis lokal dan internasional ke Gianyar sudah tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Gianyar pun menjadi semakin percaya dengan kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan klustering berdasarkan karakteristiknya, sehingga mereka mendukung upaya pembangunan pemerintah daerah.

Strategi Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dengan visi dan misi penerapan konsep OVOP ini tak lain adalah ingin membangun “kesadaran” masyarakat Gianyar, mengenali potensi (harta) daerah, memiliki ketekunan karena “ketekunan” adalah kuncinya, membuat produk-produk yang berharga dan berdaya saing tinggi, menjaga mata rantai pemasaran (marketing), serta terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Kini citra Gianyar sebagai etalase seni budaya dan kerajinan semakin mendunia. Dan tak hanya itu, Gianyar pun juga dikenal sebagai daerah yang ramah investasi karena pembagian kluster yang memudahkan kalangan investor dalam menyusun strategi investasinya.

 


 

KABUPATEN PONOROGO

Inovasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan anggaran untuk membiayai proses sertifkasi tanah yang telah ditetapkan oleh BPN.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejatinya adalah ujung tombak perekonomian rakyat. Namun pada prakteknya UKM kerap dihadapkan dengan permasalahan modal. Kekuatan fnansial yang kurang memadai kerap menjadi penghambat gerak laju mereka. Sialnya lagi, UKM kerap menjumpai kesulitan ketika mengakses kredit dari bank karena memiliki agunan. Akhirnya sedikit demi sedikit banyak dari mereka yang gulung tikar.

Menyadari bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Ponorogo terletak pada UKM. Yaitu, usaha yang bermodalkan kecil, memiliki pengetahuan yang minim tentang industri, dan pada umumnya bergerak di sektor pertanian. Bupati Ponorogo, Muhadi Suyono, MSi dan seluruh jajarat aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo segera bergerak cepat mencari solusi program yang inovatif demi menyelamatkan UKM sebagai potensi ekonomi Kabupaten Ponorogo ini. Mengetahui bahwa masalah utama yang dihadapi UKM adalah kesulitan mengakses modal. Di sinilah peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat suatu terobosan program sertifkasi tanah yang diluncurkan sejak 2005.

Program sertifkasi tanah bagi UKM adalah sebuah terobosan yang dipergunakan untuk mengusung program menumbuhkan wirausahawan baru. Sasaran utama adalah kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Ada tiga program utama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pertama, memberikan bantuan sertifkasi tanah untuk UKM.

Kedua, memberikan bantuan modal kepada UKM, baik formal ataupun informal. Ketiga, menyelenggarakan lelang untuk produk-produk pertanian. Hasilnya, misalnya di Kecamatan Babadan yang merupakan sentra mebel dan Kecamatan Pudak yang merupakan wilayah agropolitan karena banyaknya usaha pertanian dan peternakan. Bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Jatim, dan emerintah desa sebagai partner kerja, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha menghadirkan kemudahan- kemudahan bagi UKM untuk mengajukan sertifkasi. Pengusaha UKM hanya cukup menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat pelunasan pajak, tanah tidak dalam sengketa, dan yang terpenting adalah memiliki usaha potensial.

Besarnya bantuan sertifkasisendiri berbeda-beda dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 2005, bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten senilai Rp 175 ribu, sedangkan pada 2006 dan 2007 bantuan itu mencapai angka Rp 500 ribu. Bahkan pada tahun 2008 bantuan sertifkasi mencapai Rp 1 juta. Total anggaran yang dialokasikan pada 2005 sebesar Rp 23,8 juta. Dana itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara untuk 2006 dan 2007, dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.

Proses sertifkasi (Mulai dari pendataan hingga keluarnya sertifkat) membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dengan mengantongi sertifkat, pengusaha UKM bisa mengajukan bantuan kredit kepada pihak bank. Baik kredit program yang diajukan melalui kelompok tani ataupun kredit komersial yang dilakukan secara individu. Kredit yang diajukan melalui kelompok tani bisa mencapai Rp 210 juta. Namun, tidak semua yang telah mendapat fasilitasi tersebut langsung menggunakan sertifkatnya untuk mengakses modal dari bank.

Walau kerap dihadapkan dengan masalah rasa pesimistis pihak Bank terhadap masa depan sektor pertanian serta etos kerja yang rendah dari UKM, Pemerintah Kabupaten Ponorogo tak pernah menyerah. Mereka secara intens melakukan pembinaan dan pendampingan. Boleh dibilang fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator antara bank sebagai pemberi pinjaman dan UKM sebagai peminjam, dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelan tapi pasti masyarakat dan pelaku UKM mulai menjadi lebih terlatih dalam hal kewirausahaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai prosedur permodalan perbankan resmi. Berdasar data Bank Indonesia (BI), terjadi kenaikan jumlah kredit yang disalurkan kepada UKM di Kabupaten Ponorogo. Kalau pada 2006 jumlah kredit Rp 577,3 miliar, pada 2007 naik menjadi Rp 657,8 miliar.

Kemudahan yang dihadirkan ternyata efektif merangsang tumbuhnya wirausahawan baru di Ponorogo. Dengan keberdayaan yang dimiliki oleh sektor UKM, otomatis menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Pengangguran berangsur berkurang dan tingkat ekonomi masyarakat pun semakin membaik. Dan pada akhirnya kesejahteraan bukan lagi sekedar mimpi disiang bolong.

 


 

KABUPATEN SOLOK

Inovasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa demi transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa, kerap dituding sebagai lahan basah yang rentan akan praktek-praktek korupsi. Hal ini mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menagatur prihal PBJ ini. Maka lahirlah Kepres No 80 tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kehadiran Kepres ini ternyata menimbulkan tantangan tersendiri bagi daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara bijak, transparan, partisipatif dan akuntable. Disamping itu Kepres No 80 juga memunculkan kerumitan di daerah terutama dalam hal minimnya ketersediaan SDM aparatur yang memiliki kualifkasi/sertifkasi pengadaan barang dan jasa. Tak terkecuali yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok.

Semula, pada tahun 2007 proses PBJ dilakukan pada masing-masing SKPD / Dinas. Namun hal ini terasa menambah berat tugas SKPD karena tugas baru ini cukup menyita fokus perhatian dan waktu mereka. Belum lagi masalah Ketidakmerataan staff SKPD / Dinas yang memiliki sertifkat PBJ sehingga membuat SKPD / Dinas yang tidak memiliki sertifkat akan kesulitan memproses PBJ.

Kabupaten Solok menyiasati tantangan ini dengan cara membentuk sebuah ULP yang bertugas menangani semua proses PBJ sehingga bisa meminimalkan kerepotan SKPD dan Dinas yang ada dan memastikan tercapainya prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntable. Pembentukan ULP ini juga membuat SKPD/Dinas yang ada benar-benar fokus kepada tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi yang baik. Sementara ULP benar- benar bisa memprofesionalkan proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Solok. ULP yang merupakan organisasi pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi antar SKPD. Keberadaan ULP diharapkan akan dapat membuat proses pengadaan barang jasa menjadi terpadu, efektif dan efsien serta membantu terciptanya good governance. Pembentukan ULP ini merupakan tindak lanjut guna lebih meningkatkan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang profesional dan independen. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara terpadu melalui ULP juga sebagai salah satu upaya untuk lebih efsien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/ jasa. Diperkirakan anggaran akan menjadi lebih hemat. Dengan tersentralnya pelayanan melalui ULP akan mempermudah proses pengadaan serta meminimalisir terjadinya KKN.

Selain itu dengan adanya ULP merupakan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Solol untuk menegakkan pemerintahan yang baik, semua bisa bekerja secara lebih profesional. Profesional bisa berarti bahwa seluruh aparat birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok harus menjalankan profesi dengan dedikasi dan martabat serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, hal inilah yang selalu ditekankan oleh Bupati Solok, H. Syamsu Rahim terkait adanya ULP di Kabupaten Solok.

Manfaat yangterpenting dari pembentukan ULP ini, adalah: Adanya standarisasi proses dan dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah, sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran atas proses pengadaan diantara para pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu manfaat teknis juga timbul dari pembentukan ULP ini, diantaranya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dapat terjadwal secara terencana; Kegiatan pengumuman pengadaan dapat dilaksanakan secara bersamaan, akan menghemat biaya (efsiensi); memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian dalam anggaran maupun integritas rekanan; Proses evaluasi, klarifkasi dan negosiasi akan lebih terjaga dari pengaruh pihak lain.

Dari segi efsiensi ULP Kabupaten Solok memberikan kontribusi yang sangat positif. Bila sebelumnya pemrosesan PBJ bisa menelan waktu 2 sampai 4 bulan, maka setelah ULP diterapkan maka waktu pemrosesan pun dapat dipercepat menjadi hanya 3 minggu sampai dengan 1,5 bulan. Dari segi biaya pun pemkab Solok mampu menekan biaya menjadi hanya Rp. 290 juta dari sebelumnya Rp. 4,4 Milyar. “Kita akan terus melakukan inovasi dan memperbaiki sistem ULP yang ada,” jelas Bupati Solol Syamsu Rahim. Di bawah pemerintahannya, ia sudah menetapkan untuk membentuk pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tahap awal yang dilakukanya adalah membenahi pemerintahan. Jika pemerintahan sudah baik, ia optimis masyarakat sejahtera akan bisa diwujudkan. Pemerintahan yang baik yang akan bisa terwujud jika semua SKPD mampu bekerja secara maksimal. Karena itulah, ia berharap semua SKPD bisa bekerja maksimal sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Inovasi dalam ULP di

Kabupaten Solok, tidak hanya merupakan sebuah model efsiensi anggaran yang sederhana namun juga menawarkan model pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah ditengah upaya reformasi pengadaan barang dan jasa disamping juga memberikan kepastian anggaran yang menghasilkan sinergi perencanaan dan kepercayaan masyarakat. Inovasi pembentukan ULP ini dapat membuat pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten semakin dapat menjawab kebutuhan pada level kecamatan dan desa.

Kehadiran ULP telah memunculkan efsiensi belanja tidak langsung yang kemudian memberikan peningkatan belanja pelayanan publik yang signifkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ULP juga dapat meminimalisasi kecurangan (neka-neko) sehingga lebih memberi manfaat kepada masyarakat dan memberikan harapan bagi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang transparan dan kredibel. Paling tidak hal itu dapat dilihat dari peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok.

 


 

KABUPATEN WAKATOBI

Sebagai daerah yang dikaruniai keindahan dan kekayaan alam yang luarbiasa indah, utamanya kekayaan laut, Pemerintah Kabupaten Wakatobi sadar betul bahwa ini bukanlah hanya semata mata masalah bagaimana menambah pundi- pundi PAD daerah, namun lebih dari itu adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola aset tersebut agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Wakatobi tanpa mengusik kelestarian alamnya. Dengan wilayah yang sebagian besar adalah laut. Dari total luas wilayah yang mencapai 1,39 juta hektar, sekitar 97 persennya berupa laut. Sedangkan sisanya yang hanya 3 persen berupa daratan yang terdiri dari pulau-pulau.

Dibutuhkan sebuah terobosan untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah tersebut baik dalam lingkup nasional bahkan dunia. Dengan mengandalkan kekayaan alam bawah laut yang penuh dengan keanekaragaman biota laut dan sekitar 90 persen dari 850 jenis karang dunia, yakni 750 jenis, ada di Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Wakatobi mendobrak dunia pariwisata minat bagi para pecinta diving dan snorkling, Wakatobi adalah surga.

Salah satu program inovatif dari visi ini adalah sosialisasi budidaya karang buatan yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi didunia, yang meyakinkan masyarakat Wakatobi; ”Selamat Tinggal Miskin (STM)”. Pasalnya, dengan membudidayakan satu media anakkan karang saja, dalam hitungan 6 bulan, masyarakat dalam setiap panen akan memperoleh rata-rata, Rp 25 Juta persatu media, masyarakat bisa menanam di lebih dari 10 media sesuai kemampuannya.

Bupati Wakatobi, Ir. Hugua juga menerapkan strategi positioning daerah dengan meresmikan Laboratorium Bawah Laut (LBL) atau Laboratorium Basa dengan sumber energi, dikembangkan dari tenaga air, angin, atau matahari, di Pulau Hoga Kaledupa untuk memposisikan Wakatobi sebagai laboratorium terumbu karang dunia. Di masa depan, wisatawan yang datang ke Wakatobi tidak sekedar wisatawan yang hobi menyelam tetapi juga para ilmuwan kelautan dunia.

Pariwisata yang dicanangkan Wakatobi ini adalah pariwisata berkelas dunia, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten pun bertekad menetapkan Wakatobi itu menjadi kawasan kelas dunia. Itulah sebabnya disana surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia telah dibuat mendunia. Tak heran bila Wakatobi mendapat julukan Surga Bawah Laut Dunia karena letaknya yang berada di pusat segitiga karang dunia (The heart of coral triangle centre), mencakup Philipina, Indonesia, hingga Kepulauan Solomon. Di sana, ada dua puluh lima buah gugusan terumbu karang dengan garis pantai pulau-pulau karang yang mencapai 600 kilometer. Kesemua gugusan tersebut masih ‘perawan’ alias terjaga keasliannya.Berdasarkan penelitian The Nature Conservancy (TNC) dan World Wide Fund for Nature (WWF) tahun 2003 silam, di Wakatobi terdapat sedikitnya 396 jenis karang batu penyusun terumbu karang dan 590 jenis ikan terumbu karang dengan warna- warni yang menyegarkan mata. Sungguh luar biasa.

Pemerintah Kabupaten pun tak tanggung-tanggung dalam adalah bagaimana investasi bisa berimplikasi pada peningkatan masyarakat, yang diistilahkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlahan kerja keras pemerintah daerah dengan segenap masyarakat wakatobi pun menunjukan hasilnya. Ribuan wisatawan manca negara berjejal masuk di Wakatobi sekarang ini. Bahkan beberapa Investor nasional mulai melirik Kabupaten Wakatobi, sebagai tujuan investasi perhotelan, olah raga golf, dan wisata ala Taman Impian Jaya Ancol. Saat ini, kamar penginapan di Wakatobi mencapai 600 unit mulai dari kelas melati hingga bintang empat. Sementara jumlah wisatawan baik lokal maupun asing, yang setiap hari berkunjung 30-40 orang. Namun angka ini diperkirakan bisa membengkak berlipat- lipat jikalau pembangunan infrastruktur penunjang seperti Airport telah jadi. Kondisi ini tak ayal berimbas pada denyut perekonomian masyarakat. Dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat setempat mulai terdongkrak.

Saat ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, cukup berhasil mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan di wilayahnya, sehingga Kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 13,4% per tahun. Pada 2007, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi hanya 6,07% per tahun. Saat ini pertumbuhan ekonomi Wakatobi sudah mencapai 13,4%. Akibat pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi menurun dari 24,99% menjadi 19,1%, dan PDRB per kapita penduduk meningkat dari Rp4,62 juta menjadi Rp5,59 juta atau naik 20,12% dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten setempat mengangkat ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata juga berdampak pada kesadaran dan kepedulian masyarakat setempat dalam melestarikan alam yang mereka miliki. Masyarakat nelayan menjadi terdorong untuk ikut menjaga kelestarian terumbu karang bukan hanya demi kelangsungan hidup ikan-ikan tangkapan tetapi juga demi berkembangnya wisata bahari.

mod_vvisit_counterHari ini545
mod_vvisit_counterMinggu ini1146
mod_vvisit_counterBulan ini15987
mod_vvisit_counterTotal749537

We have: 2 guests, 1 bots online
Your IP: 54.166.228.100
 , 
Today: Sep 21, 2014

Pendapat anda mengenai Leadership Park





Popular News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
LEARNING ORGANIZATION

LEARNING ORGANIZATION  

LEARNING ORGANIZATION Anto Rohmawan Diretur Pengembangan LEMBAGA KONSULTASI PEMUDA & WIRAUSAHA The best thing in the Learning Process is “ Learning Together “ Perkembangan dunia bisnis dalam era saat ini dihadapkan pada proses perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Lingkungan global yang semakin kompetitif dan beraneka ragam menuntut kebijakan strategis…

PERILAKU-PERILAKU NYEBELIN yang  MENGACAUKAN KINERJA TEAM

PERILAKU-PERILAKU NYEBELIN yang MENGACAUKAN KINERJA TEAM 

PERILAKU-PERILAKU NYEBELIN yang  MENGACAUKAN KINERJA TEAM Sebuah team kerja menghadapi hari terakhir sebelum deadline. Mereka sedang duduk di ruangan rapat untuk progress review meeting. Satu persatu staff menyajikan hasil tugasnya. Akhirnya, sampai pada giliran salah satu staff……… tetapi tidak ada presentasi apapun…karena staff itu tidak datang. Maka, pimpinan memutuskan, bahwa…

Cara Menghadapi Karyawan yang Tidak Komunikatif ?

Cara Menghadapi Karyawan yang Tidak Komunikatif ? 

Cara Menghadapi Karyawan yang Tidak Komunikatif ? Anda pernah menemukan karyawan pendiam? Karyawan yang tidak banyak bicara. Ia seolah berada dalam dunia lain, dunianya sendiri. Fisiknya ada di kantor, tetapi isi kepalanya tampak berada diluar. Bila dalam suasana meeting, ia lebih banyak duduk tidak memperhatikan apa yang terjadi. Ia tampak…

mengelola si negatip !

mengelola si negatip ! 

Mengelola Si Negatif ! Kunci penting yang dimiliki para Manager atau Supervisor adalah authority. Anda, para Leader memiliki authority itu, tetapi bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan, itu adalah Leadership. Anda tidak bisa serta merta meminta orang mengubah sikap mereka sendiri. Tetapi Anda bisa memaksa orang berubah dengan niatnya sendiri. Bagaimana…

“SEC SEC” Secretary in a SECRET

“SEC SEC” Secretary in a SECRET 

“SEC SEC” Secretary in a SECRET Kita ketemu kembali dalam ulasan topic “Sec Sec” (membacanya sambil menutup bibir dengan satu jari telunjuk seperti ada sebuah pembahasan yang tidak boleh dibicarakan lebih lanjut kepada orang lainnya). Ini seperti sebuah dilemma karena menambah beban rahasia di hati yang ingin sekali bergossip menceritakan…

ARSITEKTUR RUANG BERCINTA

ARSITEKTUR RUANG BERCINTA 

ARSITEKTUR RUANG BERCINTA “Ruang yang romantis, warna ruang dengan nuansa lembut, lampu remang-remang, di sertai wewangian dengan aromatherapy dan  musik yang mengalun lembut, di tambah kaca di seluruh ruangan……”, sejenak dia terdiam, matanya menerawang membayangkan ruang bercinta imajinasinya , ”Tempat tidur yang cukup luas dan  tidak menimbulkan suara gaduh, sebuah…

Memimpin di tengah kesulitan

Memimpin di tengah kesulitan  

Memimpin di tengah kesulitan Sebuah kepemimpinan tidaklah selalu berjalan mulus, kadangkala waktu sulit mampir untuk menguji kesabaran dan ketekunan Anda. Apabila Anda merasa diri Anda sebagai pemimpin yang berkualitas tinggi, dan ketika waktu sulit hadir untuk menguji kualitas total dari kepemimpinan Anda, maka disitulah Anda harus berdiri tegar dan super…

Hutan Bakau, benteng yang terancam runtu

Hutan Bakau, benteng yang terancam runtu 

Hutan Bakau, benteng yang terancam runtuh.. Istilah  “Hutan Bakau” mungkin tak asing lagi ditelinga para leaders. bahkan sesekali kita mungkin berkesempatan untuk melihatnya, walau hanya dari kejauhan. Tapi pernahkah kita menyadari betapa besarnya fungsi dan kegunaan hutan bakau bagi kelestarian lingkungan kita? Seringkali kita lupa akan hal itu. Peran dan…

The Wang Restaurant Sebuah Persembahan Cita Rasa

The Wang Restaurant Sebuah Persembahan Cita Rasa 

The Wang Restaurant Sebuah Persembahan Cita Rasa Lidah orang Indonesia mungkin sudah sangat akrab dengan masakan cina, seafood atau masakan Thailand. Dan  restaurant yang menyajikan menu tersebut sebagai spesialisasinya-pun mungkin sudah begitu banyak. Hampir disetiap sudut Jakarta selalu terdapat restaurant jenis ini. Mulai dari yang kecil hingga yang high class.…

TULISAN DI ATAS PASIR

TULISAN DI ATAS PASIR 

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda, dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba, terdengar pertengkaran sengit diantara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan…

Pre 1 2 3 4 5 Next