LeaderShip Park

Pelaksanaan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan (wewenang) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah ini pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas; membangun sistem pola karir politik dan administrasi yang kompetitif; mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif; meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Berkaitan dengan upaya pengelolaan pemerintahan yang lebih baik atau upaya mewujudkan good governance sebagai faktor dominan pendukung keberhasilan otonomi daerah, menurut UNDP minimal ada enam elemen yang menunjukan bahwa suatu pemerintahan memenuhi kriteria good governance, yaitu :

1. Competence, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Untuk itu, setiap pejabat yang dipilih dan ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan daerah harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi dilihat dari semua aspek penilaian, baik dari segi pendidikan/ keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi, maupun aspek-aspek lainnya;

2. Transparancy, artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi daerah merupakan hak yang harus dijunjung tinggi;

3. Accountability, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun dari kacamata hukum;

4. Participation, artinya dengan adanya otonomi daerah, maka magnitude dan intensitas kegiatan pada masing-masing daerah menjadi sedemikian besar. Apabila hal tersebut dihadapkan pada kemampuan sumber daya masing-masing daerah, maka mau tidak mau harus ada perpaduan antara upaya pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah;

5. Rule of Law, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disandarkan pada hukum dan peraturan perundang- undangan yang jelas. Untuk itu perlu dijamin adanya kepastian dan penegakan hukum yang merupakan prasyarat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

6. Social Justice, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasinya harus menjamin penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Tanpa adanya hal tersebut, masyarakat tidak akan turut mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai terobosan atau inovasi program dan kebijakan. Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah ini memiliki beberapa alasan atau pertimbangan. Pertama, inovasi bisa muncul dari adanya pemikiran baru atau dari kajian terhadap sesuatu fokus yang berhubungan dengan kepentingan. Pemerintahan daerah juga menghadapi adanya tuntutan internal dalam organisasi itu sendiri, misalnya: inefisiensi pengelolaan anggaran, ketidakpuasan pelaku birokrat dalam hal peningkatan kesejahteraan, sistem renumerasi, sistem jenjang kepangkatan, mekanisme promosi jabatan yang lebih adil, ketersediaan sumber daya alam yang besar atau kecil. Selain itu pemerintahan daerah pun bisa menghadapi tuntutan eksternal, misalnya bersaing dengan daerah lain dalam hal mendatangkan investasi, menghadapi tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, tuntutan transparansi kebijakan, tuntutan terlibatnya stake holder yang lebih luas, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang musti disikapi dengan arif.

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat dilaksanakan dalam tataran proses-proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan serta dalam tataran teknis penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa kategori inovasi pemerintah daerah tersebut terdiri dari: Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat ̧ Peningkatan Daya Saing Daerah.

Kreativitas dan inovasi ini diwujudkan dengan melihat karakteristik potensi, peluang, tantangan dan kekuatan daerah yang dijalankan dalam koridor NKRI sesuai dengan kebijakan agenda pembangunan nasional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sehingga mendorong kepala daerah agar terus melakukan inovasi di daerah masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, masyarakat senantiasa berharap agar pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat yang lebih meningkat, dan daya saing perekonomian daerah yang terus meningkat. Hal ini dapat diwujudkan melalui kreativitas dan inovasi pemerintah daerah. Dalam kenyataannnya, banyak pemerintah daerah yang melakukan upaya inovatif dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki program inovasi sebagai salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 219 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberian penghargaan ini didasarkan pada upaya untuk memotivasi pemerintah daerah agar senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat.

Dan akhirnya, mengingat daya tampung di Majalah Kepemimpinan LeadershipPark ini yang begitu terbatas, tetapi kami melengkapinya di majalah online kami di www.leadership-park.com. Harapan kami, kajian mengenai innovator daerah ini bisa mendorong munculnya inovasi-inovasi di daerah lain dan terus menjadi lebih baik sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan bisa terwujud.