LeaderShip Park

Sebuah terobosan pengelolaan birokrasi demi peningkatan pelayanan publik dan mengatasi konflik sosial melalui pengembangan profesionalisme birokrasi.

Konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon ternyata tidak hanya menggerogoti kerukukan sosial warga kota tetapi juga berimbas pada birokrasi pemerintah kota. Lagipula, juga ditengarai bahwa komposisi keterwakilan etnis birokrasi kota Ambon ternyata menunjukkan ketidak seimbangan yang kemudian dipersepsi oleh warga kota bahwa birokrat Ambon dikelola oleh etnis (agama) tertentu.

Maka Walikota melakukan pembenahan serius demi mengatasi konflik terbuka ini. Ia menggunakan pendekatan pembangunan profesionalisme aparatur untuk sekaligus mengatur keterwakilan dan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu di birokrasi kota Ambon. Alhasil, Profil birokrasi yang ramping memunculkan efisiensi belanja tidak langsung yang kemudian memberikan peningkatan belanja pelayanan publik yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tak hanya itu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kota Ambon pada 2008 menempati peringkat ke 8, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan angka partisipasi sekolah 99 persen. Penduduk miskin disana berkisar 14,74 persen (angka ini masih didominasi oleh pengungsi). Angka usia harapan hidup 74 tahun (lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain).

Kondisi AMPL Kabupaten Bangka 2007 menunjukan baru sekitar 54,14% masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki akses terhadap air bersih dan baru 51,43% masyarakat yang memiliki akses terhadap penyehatan lingkungan.

Hal ini disebabkan oleh lingkungan hidup yang rusak akibat pertambangan liar dimasa lalu sehingga berujung pada buruknya pasokan air bersih dan kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bangka pun menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Program dan kegiatan yang berhubungan dengan AMPL digiatkan serta dibuat lebih terarah dengan dimenggagas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) AMPL-BM. Kemudian diikuti dengan pembentukan Pokja Tingkat Kabupaten yang bertugas pokok memfasilitasi pembangunan dan perbaikan kondisi AMPL, serta ikut dalam berbagai lokakarya tingkat nasional.

Akhirnya Renstra berhasil disusun dengan visi "Bangka 2015, sehat air dan sehat lingkungan" yang juga dilengkapi dengan payung hukum seperti perda dan dialokasikan budget untuk advokasi masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Kini derajat kesehatan masyarakat meningkat pesat seiiring dengan pertambahan anggaran khusus untuk program AMPL ini. Seluruh stake holder pun merasa dilibatkan dalam pembangunan daerahnya sendiri sehingga mereka bertanggung jawab atas perawatan aset saluran air bersih yang telah mereka bangun.

Kota Batam memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah FTZ, namun tetap memiliki kendala mekanisme dan sistematisasi perijinan investasi yang rumit. Hal ini mendorong pemkot Batam untuk melakukan manuver-manuver yang tepat agar keunggulan tersebut bisa melahirkan manfaat yang lebih maksimal lagi.

Hasilnya adalah sebuah terobosan peningkatan pelayanan publik dalam bidang investasi melalui aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dengan SPIPISE lebih dari 70 proses perizinan dan non perizinan yang terkait investasi disatukan secara terpadu melalui sistem elektronik. Melalui PTSP akan memotong rentang waktu pemberian perizinan menjadi lebih cepat. Proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.

Dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, maka calon investor tidak perlu lagi ke pusat untuk mengurus perizinan. Berbagai kemudahan yang disediakan bagi para investor nyata-nyata berdampak positif bagi daya saing daerah. Dan kota Batam pun menjadi jauh lebih kompetitif sebagai tempat investasi kelas dunia.

kota Bau-Bau dinyatakan sebagai daerah otonom pada 17 Oktober 2001, pemerintah daerah memahami bahwa hal utama yang harus dilakukan adalah pengentasan kemiskinan meskipun dengan memiliki APBD yang sangat terbatas.

Sebuah Program inovatif pun dicetuskan oleh pemerintah kota. Sebuah program dengan tajuk Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) dan New Site Development (NSD). Program NUSSP diperuntukkan mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Sementara NSD dimaksudkan untuk menyediakan kawasan baru yang siap huni, khususnya bagi komunitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program brilian ini melibatkan Pemerintah Kota Bau-Bau yang bekerja sama dengan pemerintah pusat melaksanakan NUSSP ( Neighborhud Upgrading and Shelter Sector Project ) yang pelaksanaannya didanai oleh Asian Bank Developmant melalui Dirjen Ciptakarya.

Dengan porsi pendanaan 90% Porsi Pusat yang dihibahkan ke daerah. Setelah 5 tahun bergulir program ini kian menunjukan hasil yang sangat menggembirakan. Kota Baubau menjadi lebih tertata rapih. Masyarakat pun mulai memiliki perilaku hidup sehat karena tersedianya sarana perumahan yang memadai dan lingkungan sehat.

Tapi yang terpenting adalah munculnya keberdayaan masyarakat miskin dengan kepemilikan lahan perumahan mereka sendiri, sehingga mampu bekerja dan mendongkrak IPM disana.

Sebuah terobosan pemberdayaan masyarakat miskin melalui rangkaian program pemberdayaan yang tepat sasaran, terarah dan berkelanjutan.

10 tahun yang lalu angka kemiskinan Kabupaten Boalemo mencapai 56,7%. Hal itu diperburuk oleh kualitas SDM yang sangat rendah. Entah apa yang bisa dibanggakan masyarakat Boalemo kala itu, daerah terpencil dengan separoh lebih penduduknya miskin.

Namun pemerintah daerah cepat tanggap akan kondisi ini. Salahsatunya melalui program Dusun Terpadu Mandiri (DTM), kawasan yang lengkap dengan infrastruktur dan lahan pertanian, sehingga memungkinkan untuk menampung warga miskin yang tidak memiliki rumah sekaligus memberdayakan mereka dengan

Ada dua hal yang cukup membuat pusing pemerintah kabupaten Garut, yang pertama adalah lahan kritis yang semakin meluas (mencapai 84.917 ha), dan yang kedua adalah tingginya angka pasangan nikah - cerai di kabupaten Garut.

Namun pada tahun 2009, sebuah terobosan unik yang dicanangkan pemkab setempat ternyata mampu menjadi solusi jitu untuk menyelsaikan kedua masalah tersebut. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pasangan yang menikah wajib menanam 10 pohon. Dan bila bercerai maka jumlah pohon yang harus ditanam bertambah menjadi 50 pohon.

Walau tak dilengkapi dengan sanksi, kebijakan ini tak ayal membuat masyarakat mulai berpikir dan memahami bahwa kebiasaan kawin cerai bukan solusi terbaik bagi kesejahteraan kehidupan.

Tak hanya itu, program tersebut juga sukses membangun perilaku hidup yang ramah lingkungan dimasyarakat. Salahsatu indikator keberhasilan program ini bisa dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang mengikuti program ini.

Menurut catatan Dinas Kehutanan Kabupaten Garut setidaknya hingga tahun 2010 ini sudah ada lebih 600 pasang pengantin yang mengikuti program ’unik’ ini.

Sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan mekanisme pengawasan terhadap pendidikan.

Sadar bahwa pendidikan adalah faktor penting untuk mencapai kemajuan pemerintah Gowa tak mau main-main dengan hal yang satu ini. Setelah Perda Pendidikan Gratis, dikeluarkanlah Perda selanjutnya, yaitu Perda Wajib Belajar (Perda No. 10 Tahun 2009) yang dilengkapi sanksi kurungan dan denda 50 juta bagi orang tua yang melanggar, yang berlaku efektif sejak penerimaan siswa baru tahun 2010.

Untuk melancarkan pelaksanaan perda tersebut, dinas pendidikan akan membangun ruang kelas baru (RKB) dan atau unit sekolah baru (USB).

Mekanisme pengawasannya sendiri tergolong unik karena Pemerintah daerah membentuk Satpol PP Pendidikan (pertama kali awal tahun 2009).

Satpol PP ini bertugas menjemput dan mengantar pulang guru-guru yang memiliki rumah lebih dari 1,5 km. Tugas satpol tidak hanya itu, mereka juga melakukan razia anak sekolah yang berkeliaran di luar jam sekolah.

Hasilnya adalah kualitas pendidikan yang semakin meningkat dikarenakan terbentuknya disiplin tinggi serta Guru dan keluarganya mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah daerah dan memberikan kepercayaan besar pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pulau Bali selalu identik dengan pesona kaeindahan pantainya, tak heran bila jutaan wisatawan manca negara maupun lokal berbondong- bondong ingin menikmati keindahan alam tersebut tiap tahunnya.

Namun sayangnya tak semua daerah di Bali memiliki pantai. Maka daerah seperti kabupaten Gianyar pun sempat mengalami kesulitan untuk menarik minat wisatawan untuk datang kesana.

Sebuah terobosan strategis pun digulirkan untuk menjadikan Gianyar menjadi magnet baru pariwisata bali. Daya tarik Gianyar adalah dalam bidang kerajinan dan kesenian. Karena itu pemerintah daerah dengan serius menata kawasan Kabupaten agar benar-benar mampu menarik turis untuk singgah di Gianyar.

Pemkab Gianyar pun menyusun klustering berdasarkan kompetensi inti daerah. Penataan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan utama yaitu, (1) pengelompokan industri (Klustering Industri), (2) kompetensi inti daerah, (3) strategi OVOP (one village one product).

Citra Gianyar sebagai daerah yang ramah investasi pun muncul karena pembagian kluster ini sehingga memudahkan kalangan investor dalam menyusun strategi investasinya. Selain itu jumlah wisatawan yang singgah kesana juga terus meningkat, yang tentunya mampu memompa tingkat kesejahteraan masyarakat

Sebuah terobosan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember melalui pemberdayaan keluarga miskin. Dinkop UKM Jember menganalisis, salahsatu kegagalan program penyaluran kredit dan bantuan permodalan kepada masyarakat adalah pengurus tidak dikenal warga.

Akibatnya, alokasi dana sering disalahgunakan para pengurus dan tidak tepat sasaran. Kelemahan itulah yang kemudian diperbaiki. Maka mekanisme perekrutan pengurus pun diubah.

Petugas dengan pakaian sipil diterjunkan untuk menjaring informasi dari sekitar 200 penduduk miskin di lokasi sasaran tentang siapa orang di sekitar tempat tinggal mereka yang banyak menolong apabila sedang ada tetangga yang mengalami kesusahan.

Setelah terpilih enam orang teratas Integritas dan kelayakan mereka dicek kembali kepada masyarakat. Bila ada diantara mereka yang dinilai cacat sosial maka dengan sendirinya gugur.

Setelah menyatakan kesediaan, keenam orang tersebut menjadi pengurus LKMM dengan fungsi yang telah ditetapkan. Pada 2005 LKMM dibentuk di dua Dusun yang masyarakatnya telah di-black list lembaga perbankan.

Bermodal dana hibah dari Dinkop UKM Rp 25 juta dan simpanan sukarela anggota, kedua Bank Gakin tersebut telah mampu melayani sekitar 30 kelompok yang beranggota lebih dari 150 kepala keluarga.

Dengan sistem tanggung renteng, masyarakat miskin yang semula bergantung kepada rentenir pun beralih ke Bank Gakin. Jumlah keluarga miskin yang dientaskanpun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Hingga saat ini, telah beroperasi 13 unit Bank Gakin. Targetnya, Bank Gakin bisa membantu pencapaian salah satu tujuan pembangunan milenium. Yaitu, mengurangi separo jumlah penduduk miskin di Jember.

Sebuah terobosan tata kelola pemerintahan yang berusaha meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pemilihan umum untuk kepala dusun.

Satu dari sekian banyak inovasi hebat bidang pelayanan publik yang ditelurkan Jembrana adalah KTP elektronik untuk seluruh warganya. Atas dasar telah berlangsungnya KTP Elektronik tersebut, PemKabup Jembrana menyusun strategi inovasi baru yang bisa mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum secara e-voting (elektronik).

Karena inovasi ini adalah pioneering dan baru pertama kali dilakukan di Indonesia, maka sudah barang tentu untuk melakukan hal ini harus disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, di pasal 88 prihal mencoblos dan surat suara).

Sayangnya ide brilian ini harus ditunda pelaksanaannya karena syarat kumulatif yang diajukan oleh MK hingga pilkada kepala daearh bulan November tahun 2010. Tetapi Pemkab telah melakukan uji coba sistem E Voting ini di 54 dusun di Kabupaten Jembrana Bali (dari total 250 dusun).

Sistem ini menunjukkan kelebihan e-voting lewat praktek nyata, bukan sekadar wacana. Tak hanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi publik yang menjadi lebih baik, biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dusun pun menjadi jauh lebih hemat hingga 60% daripada sistem manual.

Sebuah terobosan keterbukaan informasi alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan pemerataan alokasi anggaran pembangunan tingkat desa.

Biasanya, pemerintah tingkat desa dan masyarakat tidak memiliki akses terhadap pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa mereka. Maka yang terjadi adalah mereka hanya pasrah terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tetapi dengan penyebarluasan kuota kecamatan (kebijakan pagu Indikatif) ini, pemerintah desa dan masyarakat bisa memantau berapa rencana anggaran pembangunan tingat desa tahun depan. Kebijakan ini membuat pemerintah desa dan masyarakat bersama- sama membuat perencanaan pembangunan berdasarkan pagu indikatif tersebut.

Pada tahun anggaran tersebut mereka bisa memantau apakah pelaksanaan program pembangunan tingkat desa tersebut sesuai dengan perencanaan yang mereka usulkan dan disepakati bersama.

Sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia dimulai dari mendayagunakan para guru melalui peningkatan profesionalisme dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya.

Bukan rahasia lagi bila nasib guru sebagai motor pendidikan cenderung terabaikan. Profesi guru cenderung identik dengan minim kesejahteraan. Atas nama pengabdian mereka kerap terombang ambing oleh ketidakpastian. Karena itulah pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelontorkan kebijakan yang memperhatikan nasib guru.

Tak hanya para guru yang berada ditengah Sanggata, namun juga mereka yang berada di daerah-daerah pelosok jauh dari kota. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah "memanusiakan" guru.

Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan yang menjamin kepastian peningkatan kesejahteraan para guru di Kutai Timur. Melalui kebijakan yang ia beri label Insentif berdasarkan zona keterjangkauan ini para guru mendapatkan tunjangan yang adil.

Pemberian insentif kepada guru berdasarkan zona-zona wilayah, dan dengan berbagai kegiatan forum multi stake holder yang melibatkan unsur swasta yang difiasilitasi oleh pemerintah daerah.

Sebuah terobosan keterbukaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, dengan dimunculkannya Perda No.6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak.

Informasi pembangunan daerah biasanya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat umum akan program pembangunan menjadi rendah. Terutama kalangan swasta juga memiliki informasi minimal mengenai perencanaan itu.

Pemerintah kabupaten kemudian membuka diri dengan membentuk komisi ini yang anggota-anggotanya dipilih secara profesional dan independen. Sehingga komisi ini bisa menjadi pengawas independen yang bagus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sebuah terobosan reformasi perijinan melalui pemotongan mata rantai perijinan. Mata rantai birokrasi perijinan yang dianggap berbelit-belit, mahal, lama dan tidak jelas kapan selesainya adalah pelayanan publik yang paling mengecewakan.

Sejak tahun 2006, berbagai perubahan mendasar dilakukan demi memperjelas kualitas pelayanan perijinan. Peraturan Wali Kota No 13/2006. Peraturan tersebut memastikan sistem dan prosedur tetap (protap) pelayanan perizinan. Regulasi ini memangkas sejumlah prosedur yang kurang berpihak pada perbaikan pelayanan. Inovasi ini tidak berhenti. Dinas perizinan terus menyempurnakan pelayanannya, yaitu melalui penerbitan Peraturan Wali Kota No 6/2007 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Selain menyederhanakan prosedur dan persyaratan, dinas perizinan memperbaiki efisiensi dan efektivitas kinerja internalnya. Pertama, melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan. Yakni, berupa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pemrosesan izin. Dinas melakukan otomatisasi pelayanan yang terkoneksi langsung antarbagian dan dengan instansi di luar dinas perizinan.

Melalui penerapan SIM, pengguna pelayanan bisa mengetahui dengan mudah status izin dan prosesnya secara transparan. Bagi petugas, SIM telah mempercepat pelayanan sekaligus memudahkan fungsi kontrol atasan.

Meskipun masyarakat Palangkaraya bisa mendapatkan pengobatan dan perawatan gratis di Puskesmas, namun pandangan masyarakat yang tetap buruk terhadap pelayanan di Puskesmas. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan pada puskesmas.

Dengan misi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya, pemerintah kota melakukan berbagai inovasi tingkat puskesmas secara cukup menarik yaitu aplikasi Layanan Lansia Prioritas dan Pelayanan Radiomedik dan Ambulance. Layanan Lansia (lanjut usia) Prioritas, merupakan layanan prioritas bagi penduduk lanjut usia di Kota Palangka Raya. Dengan layanan ini para pasien yang berusia diatas 56 tahun mendapat prioritas pelayanan seperti antrian pada loket pendaftaran, pelayanan pemeriksaan dan tindakan medis prioritas hingga pelayanan apotik puskesmas prioritas. Lainnya adalah Pelayanan Radiomedik dan Ambulance 118 (24 jam).

Program ini memberikan informasi dengan cepat melalui telepon kepada petugas Kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil terhadap permasalahan kesehatan yang sedang dialami. Kemudahan dan jaminan perawatan kesehatan yang tidak sekedar gratis, tetapi juga memiliki profesionalisme tinggi ini ternyata mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota dan mendorong masyarakat untuk mau mendukung upaya pembangunan daerah.

Proses pembangunan di kota Pekalongan pernah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Akibatnya agenda untuk membangun setiap wilayah kelurahan pun sempat menemui kemandegan.

Dari sinilah lahir sebuah terobosan inovatif dalam hal menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah diyakini menjadi pemecah kebuntuan. Pemerintah kota Pekalongan menyediakan dana prakarsa sebagai rangsangan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan sarana dan prasarana dasar di kelurahan masing-masing. Dengan diambil dari Dana Bantuan Prakarsa Masyarakat di APBD yang diberikan pada semua kelurahan di wilayah Kota Pekalongan untuk tiga lokasi di setiap kelurahan dan setiap kelurahan berhak menentukan jenis kegiatan yang dibutuhkan melalui forum rembug warga.

Melalui saresehan rutin yang melibatkan seluruh stake holder yang ada setiap kelurahan menampilkan kondisi lingkungan satu kelurahan secara keseluruhan melalui dokumentasi dan pemutaran video, sehingga secara fisik dapat terlihat sarana prasarana yang belum tersentuh pembangunan.

Gebrakan ini membuat program pembangunan lebih tepat sasaran karena inisiatif dan prioritas pembangunan tingkat kelurahan berawal dari bawah dan menjadi usulan ke tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian merangsang kesadaran masyarakat untuk turut memberikan perhatian dan partisipasinya dalam membangun sarana sekitar lingkungannya sendiri.

Sebuah terobosan bantuan sertifikasi tanah yang dipergu- nakan untuk mengu- sung program menumbuhkan wirausahawan baru. Sasaran utama adalah kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk membiayai proses sertifikasi tanah yang telah ditetapkan oleh BPN. Pemberian insentif untuk sertifikasi tanah oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat kemampuan pengusaha UKM demi mendapatkan akses permodalan.

Ada tiga program utama yang dilakukan pemerintah kabu- paten. Pertama, memberikan bantuan sertifikasi tanah untuk UKM. Kedua, memberikan bantuan modal kepada UKM, baik formal ataupun informal. Ketiga, menyelenggarakan lelang untuk produk-produk pertanian.

Dampaknya Pelaku UKM daerah semakin mudah mendapatkan akses permodalan dengan bantuan bank dan hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor UKM daerah, artinya bisa dinilai bahwa kegairahan ekonomi daerah semakin meningkat.

Sebuah terobosan pengelolaan sampah dengan pendekatan lingkungan hijau. Sampah kota selalu menjadi masalah dalam hal pengelolaan pembuangan atau pemrosesannya.

Dibutuhkan lahan besar untuk menampung dan bila didaur ulang membutuhkan investasi sangat tinggi. Keberadaan TPA Batulayang yang menerapkan sistem lahan urug terkendali dan open dumping sejak tahun 1996, dirasa kurang efektif dan berbiaya tinggi. Melihat berbagai permasalahan itu, maka perubahan metode pengelolaan TPA Batulayang pun dilakukan dengan memanfaatkan tumpukan sampah lama dan baru melalui program Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) dengan menggandeng pihak swasta (PT Gikoko Kogyo) yang bersedia memberikan konsultansi kepada Pemko Pontianak untuk menerapkan Sistem Landfill Gas Flaring tanpa membebani anggaran daerah.

Sistem pengolahan sampah yang baru ini diharapkan mampu menjadi solusi masalah sampah di pontianak. Kini kondisi TPA Batulayang mulai tertata, tidak berbau, tidak berbahaya (mengandung gas) efektif, nyaman dan hijau serta hemat.

Program ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar TPA khususnya pemulung , tenaga mereka dibutuhkan sebagai pekerja harian apabila ada perkerjaan di TPA, seperti menutup dan memadatkan tanah, menutup tanah dengan ijuk serta pekerjaan lain yang ada di TPA.

Sebuah terobosan pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan pemugaran rumah sehat yang tepat sasaran, terarah dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan pemerintah daerah melakukan serangkaian program yang fokus mengarah pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemugaran rumah keluarga miskin agar bisa hidup lebih sehat. Walau dirintangi oleh keterbatasan dana pemkab tak habis akal. Dengan melibatkan swadaya masyarakat berhasil mengumpulkan dana sebesar 10 milyar. Hasilnya, sejak bergulir pada 2003, sebanyak 9.718 rumah dari target 14.600 rumah telah direhab. Program inovatif lain di bidang sosial adalah Program Padat Karya Pangan (PPKP). Program ini memadukan penanganan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan pertanian dengan upah beras. Pemkab membentuk perusahaan daerah Pusat Pengolahan Hasil Pangan (Puspahastama) yang bertugas membeli gabah petani dengan harga yang ditetapkan lalu diolah dan berasnya untuk jatah pegawai pemda serta sisanya digunakan untuk membayar kegiatan PPKP seperti membangun sarana- prasarana fisik pedesaan.

Selain dua program tersebut, inovasi lain Purbalingga adalah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), sebuah program asuransi kesehatan berbasis subsidi silang, serta Program Desa Sehat Mandiri. Kini tingkat kesehatan masyarakat miskin semakin membaik dan memiliki kemampuan kerja. Masyarakat mulai memiliki perilaku hidup sehat karena tersedianya sarana perumahan yang memadai dan lingkungan sehat.

Sebuah terobosan promosi potensi daerah secara mendunia dengan mengandalkan pengelolaan sumber daya alam.

Kepulauan Raja Ampat diindikasikan sebagai kawasan yang paling kaya keragaman hayatinya di dunia. Kuatnya arus samudra di Raja Ampat memegang peran penting dalam menyebarkan larva karang dan ikan melewati samudra Hindia dan Pasifik ke ekosistem karang lainnya. Kemampuan tersebut didukung oleh keragaman dan tingkat ketahanannya menjadikan kawasan ini prioritas utama untuk dilindungi.

Kondisi ini mendapat respon dari pemerintah daerah dengan membentuk enam Kawasan Perlindungan Laut (KPL) pada 2006 yang lalu dengan menggandeng The Nature Conservancy dan Conservation International. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung perencanaan dan manajemen jejaring Kawasan Perlindungan Laut dengan menyediakan bantuan teknis, pendidikan, dan saran serta masukan pakar- pakar internasional.

Hal tersebut bertujuan membuat masyarakat sekitar kawasan perlindungan laut bisa mengambil manfaat dari sumber daya kelautan mereka sambil pada saat yang bersamaan berupaya memastikan persediaan ikan tetap terlindungi di wilayah- wilayah larang-tangkap.

Sebuah terobosan pengelolaan pengadaan barang dan jasa demi transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Dengan Kepres no 80 tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ), ternyata menimbulkan tantangan bagi daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara bijak, transparan, partisipatif dan akuntable. Dengan kepres itu memunculkan kerumitan di daerah terutama dalam hal minimnya ketersediaan SDM aparatur yang memiliki kualifikasi/ sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Kabupaten Solok menyiasati tantangan ini dengan cara membentuk sebuah ULP yang bertugas menangani semua proses PBJ sehingga bisa meminimalkan kerepotan SKPD dan Dinas yang ada dan memastikan tercapainya prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntable.

Sebuah terobosan pengelolaan wilayah kota yang benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor pariwisata.

Sampai pada tahun 2002, Sawahlunto dikenal sebagai kota yang mati suri karena aktifitas ekonomi yang sebelumnya hanya berasal dari pertambangan batu bara dalam tanah. Tidak terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena sektor pertanian dan perkebunan di kota ini juga mengalami stagnansi karena keterbatasan luas lahan dan kecakapan masyarakat tidak sesuai dengan bidangnya. Sementara kalangan swasta kelas kecil menengah terjebak pada perdagangan lokal yang tidak mampu menyerap tenaga kerja.

Padahal Sawahlunto memiliki potensi kekayaan pariwisata sejarah yang besar yang memungkinkan dikelola dengan baik untuk menumbuhkan sektor ekonomi strategis. Syukurlah pemkot sawahlunto tak tinggal pasrah dan mulai melakukan perombakan dan perbaikan di segala aspek serta memanfaatkan ’warisan’ yang ada. Alhasil sektor pariwisata kembali menggeliat dan memberi dampak yang positif pada perekonomian warga.

Sebuah terobosan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terarah dan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi.

Manusia adalah penggerak/ pengelola berbagai sumber daya lain yang bersifat “materi”. Semua sumberdaya materi tidak akan mendatangkan manfaat yang maksimal jika manusia yang mengelolanya tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Untuk itu Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan ketrampilan dan mengembangkan produktifitas tenaga kerja baik di swasta, instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Salah satu programnya adalah “Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)”.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dan mampu bertahan dalam perkembangan dunia yang semakin pesat dan ketat. Program inilah yang kemudian mengarah pada terlahirnya Technopark di Sragen yang merupakan kawasan pusat pelatihan teknologi yang dibangun sejak 2007 untuk mengedukasi, melatih dan mengembangkan inovasi teknologi berbasis kompetensi yang berwawasan lingkungan dan CSR (Corporate Social responsibility)

Sebuah terobosan pengelolaan sampah dengan multiplier effect yang bermanfaat bagi petani dan peternak.

Sampah kota selalu menjadi masalah dalam hal pengelolaan pembuangan atau pemrosesannya. Dibutuhkan lahan besar untuk menampung dan bila didaur ulang membutuhkan investasi sangat tinggi. Karena itu Pemerintah Kota Sukabumi melakukan komposting sampah kota yang diintegrasikan dengan pembibitan rumput gajah, penggemukan sapi dan budidaya padi organik. Alhasil kini Kota Sukabumi menjadi lebih bersih dan Kalangan petani dan peternak pun bisa mendapatkan pupuk dengan kualitas baik dan harga murah serta hasil yang berlipat.

Sebuah terobosan penataan lingkungan kota yang mempercantik wajah kota demi mencapai tujuan kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olahraga.

Menjamurnya PKL di kota Surakarta sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat Kota menjadi yang terlihat kumuh. Lokasi PKL yang menjamur tidak tertata rapih menimbulkan image buruk. Celakanya lagi setiap dilakukan penataan dan penertiban selalu ditafsir negatif, sehingga timbul aksi pembangkangan dari para PKL, karena bagi mereka ini adalah persoalan perut. Melihat kondisi ini pemkot surakarta bergegas menciptakan sebuah sistim yang win win solution baik bagi ketertiban kota maupun penghidupan PKL.

Maka lahirlah program Tri Krida Utama yang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan ini. Di satu sisi menjamin pemberdayaan usaha PKL yang tidak lagi menjadi masalah pembangunan dan di sisi lain dapat digunakan Pemkot untuk menata dan membina PKL agar menjadi subjek pembangunan kota sehingga terciptalah Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olahraga. Dengan mengusung visi ”terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta”, program ini kian menunjukan keberhasilannya.

Kota Surakarta menjadi lebih indah dan asri dimana masyarakat umum dan kalangan pengusaha bisa mendapatkan ketentraman dan kenyamanan berusaha. Sementara itu PKL pun mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kota secara lebih baik dan lebih manusiawi.

PDSB merupakan pengejewantahan dari program terdahulu dan terbukti mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat yakni program P3DM (Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri) sebuah program pembangunan yang berbasis pada pentingnya peran aktif, kecerdasan inovasi serta kemandirian masyarakat desa dalam mengelola pembangunan daerah.

PDSB merupakan satu program terobosan dan unggulan yang mampu mempercepat proses pembangunan di desa-desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai satu program terobosan dan unggulan yang mempunyai harapan untuk dapat memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat, PDSB menjadi bagian dari program untuk memberdayakan masyarakat dan penguatan otonomi desa.

Program Desa Sejahtera Bersujud telah menjadi icon pembangunan desa di Bumi Bersujud. Sejak digulirkan pada tahun 2007 yang lalu, wajah desa telah banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun non fisik. Antaralain dengan perilaku hidup masyarakat yang produktif karena tersedianya prasarana desa yang memungkinkan akses usaha ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi pedesaan meningkat.

Sebuah terobosan pelayanan publik dalam bidang pemberdayaan masyarakat sekaligus pengelolaan lingkungan hidup.

Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup adalah syarat mutlak kesejahteraan. Namun hal ini kerap diabaikan. Kekayaan alam terus dieksplotasi tanpa mempertimbangkan dampak dari kerusakannya. Berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah daerah Sumbawa mencanangkan sebuah program pengelolaan kawasan pesisir sekaligus memberdayakan masyarakatnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Hasilnya dapat dilihat pada sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Koperasi simpan pinjam ini hanya memberikan pinjaman usaha kepada masyarakat yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut. Maka, tak hanya ekonomi masyarakat saja yang terangkat namun juga keseimbangan alam tetap terjaga.

Di Kabupaten Tasikmalaya padi diusahakan oleh kurang lebih 65% penduduk Tasikmalaya, baik itu sebagai petani pemilik penggarap, penggarap ataupun buruh tani. Selama ini dalam praktek usahataninya cenderung lebih mengedepankan pada kepraktisan belaka melalui penggunaan pupuk an-organik dan pestisida sintetis.

Akibatnya dalam jangka waktu yang lama dan terus – menerus telah menyebabkan sulitnya meningkatkan produktivitas, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan tingkat kesuburan tanah, produktivitas semakin menurun dengan rata-rata pada saat itu 4,5 ton GKG/ha bahkan sering dihantui dgn kegagalan panen karena serangan OPT. Selain itu kualitas agroekosistem semakin menurun.

Menyadari akan hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, melakukan suatu terobosan dengan mengeluarkan inovasi GEMPITA SIMPATIK (Gerakan Masyarakat Peduli Penerapan Usaha Tani Sistem Pertanian Padi Organik ). Hasilnya, Pemasyarakatan GEMPITA SIMPATIK memberikan berbagai keuntungan baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun ekologis. Terjadi Peningkatan produktivitas dari 4,5 – 7,5 Ton/ ha, perbaikan agroekosistem, terkelolanya sumberdaya lokal, mengurangi ketergantungan petani terhadap pihak luar serta mendorong tumbuhnya usaha off-farm lainnya di lokalitas usahatani. Selain itu hasil yang dicapai telah mampu menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual.

Karena telah terjadi peningkatan kinerja sektor pertanian setidaknya melalui peningkatan pendapatan petani serta telah mampu meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Bahkan prestasi saat ini petani Kabupaten Tasikmalaya telah mampu menjadi exportir beras organik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus dapat meningkatkan PDRB.

Kendala infrastruktur air bersih yang tidak mampu menjangkau sampai ke desa- desa terpencil membuat perilaku hidup bersih sangat rendah.

Akibatnya tingkat kesehatan masyarakat rendah, angka harapan hidup rendah, kematian ibu hamil dan balita tinggi.

Pemerintah daerah memahami bahwa ini beberapa dari target MDGs yang harus dikejar, meskipun memiliki APBD yang sangat terbatas. Karena itu harus dilakukan program-program stimulan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara swadayadan swadana. Sebuah terobosan pelayanan publik dalam bidang infratruktur air bersih pun digagas.

Pemerintah Kabupaten melalui dinas PU, menggelontorkan dana stimulan untuk membangun reservoir (tempat penampungan air sungai Sumbersongo dan mendorong masyarakat untuk berswadaya mengalirkan air sampai ke rumah-rumah tangga melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

Dengan alam bawah laut yang begitu kaya dan dipenuhi dengan keanekaragaman biotanya serta memiliki sekitar 90 persen dari jenis karang dunia, Wakatobi mendobrak dunia pariwisata minat khusus terutama diving, snorkelling dan para sailing.

Bupati Wakatobi menerapkan strategi positioning daerah dengan meresmikan Laboratorium Bawah Laut (LBL) atau Laboratorium Basa, di Pulau Hoga Kaledupa untuk memposisikan Wakatobi sebagai laboratorium terumbu karang dunia. Salah satu program inovatif dari visi ini adalah sosialisasi budidaya karang buatan yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi didunia, yang meyakinkan masyarakat Wakatobi; ”Selamat Tinggal Miskin (STM)”.

Pasalnya, dengan membudidayakan satu media anakkan karang saja, dalam hitungan 6 bulan, masyarakat dalam setiap panen akan memperoleh rata-rata, Rp 25 Juta persatu media, masyarakat bisa menanam di lebih dari 10 media sesuai kemampuannya.