LeaderShip Park

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah paling luas di Indonesia (11% dari total luas wilayah Indonesia), dan dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah ruah. Tetapi dari data-data yang disajikan oleh Gubernur pada Rapat Kerja Gubernur ke IV, menunjukkan bahwa dalam hal pertumbuhan ekonomi di pulau Kalimantan, Kaltim masih menempati urutan terbawah dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kalltim sebesar 2,32%, sementara propinsi-propinsi lain di pulau Kalimantan tumbuh rata-rata mencapai 3,57%.

Seluruh pemangku kepentingan di Kaltim memang berharap banyak untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 4% di tahun 2013. Target inilah yang tertuang dalam RPJMD Kaltim, yang juga mencakup target penurunan angka pengangguran menjadi 7,42% tahun 2013 dari posisi saat ini 158.224 (10,83%) ; dan penurunan angka kemiskinan menjadi 7% di Tahun 2013 dari posisi saat ini 286.400 (9,51%).

Pertanyaannya adalah mampukah Kalimantan Timur bangkit dari tidurnya selama ini? “Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel dan professional agar masyarakat Kaltim percaya dan bangga menjadi warga Kaltim. Dengan cara ini, investasi yang membangun dan mengelola kekayaan alam Kaltim lebih bermanfaat demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.” Jawaban lugas Gubernur Kaltim menjawab tantangan itu.

Ia menambahkan: “Program- program pembangunan harus lebih terintegrasi antara Kabupaten Kota dan Propinsi. Dengan semangat tinggi dan kerja keras, kita harus mampu mendetailkan setiap rencana pembangunan agar mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim.” Awang Faroek Ishak menggugah kesadaran seluruh pemangku kepentingan Propinsi Kaltim yang hadir pada Rapat Kerja Gubernur ke IV.

Kesadaran ini dipertegas melalui taget pencapaian pembangunan yang sudah dicapai maupun yang sedang berjalan. Meskipun, pertumbuhan ekonomi masih rendah dalam periode kepemimpinan gubernur sebelum Awang Faroek, namun saat ini pembangunan Kalimantan Timur telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kesejahteraan dan kemajuan mulai dirasakan oleh rakyat Kalimantan Timur, misalnya hasil sektor pertanian, perikanan dan kelautan telah memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.

Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2009 diakui meningkat, berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku dengan minyak dan gas (migas) mencapai Rp 359,98 triliun. Peningkatannya berkisar 10 persen lebih dibandingkan tahun 2008 lalu, yang sebesar Rp 315 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari komponen ekspor sebesar 2,21 persen dengan laju pertumbuhannya mencapai 3,6 persen. Sedangkan komponen terbesar penyumbang dari meningkatnya PDRB 2009 tersebut tetap dari sektor industri pengolahan terutama migas oleh meningkatnya produksi LNG dan tambang batu bara karena meningkatnya permintaan dan harga pasar dunia.

”Kita akui memang pada sektor tambang dan migas penyumbang terbesar dari PDRB kita selama ini. Bahkan untuk tahun 2009 mencapai 80 persen. Sedangkan sisanya dari sejumlah sektor lainnya yang masih berkembang. Peningkatan ini adalah bukti bahwa perekonomian Kaltim meningkat, dan mudah-mudahan terus sampai tahun berikutnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Namun menurutnya, sektor tambang dan migas bukanlah terbaharukan, sehingga diprediksi tahun-tahun ke depan akan semakin berkurang. Karena itu Pemprov telah berupaya mengubah struktur ekonomi tersebut dengan sejumlah pembangunan ekonomi yang berdaya saing, tidak hanya pada konteks lokal, nasional dan bahkan dunia internasional. ”Cita-cita itu telah mulai nampak, beberapa hari lalu oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Perindustrian telah mencanangkan Kaltim sebagai kluster industri berbasis pertanian, oleokimikal di Maloy Kutim dan kluster berbasis migas dan kondensat di Bontang, pada acara Kaltim Summit yang lalu,” kata Awang dengan tegas. Karena itu dikatakannya, untuk mewujudkan kluster industri itu, ketersediaan infrastruktur adalah mutlak. Awang mengimbau kepada SKPD dan Bupati/ Walikota se-Kaltim untuk turut mendukungnya, dengan tentunya mengembangkan semua yang berkaitan dengan dukungan terhadap Kaltim sebagai salah satu daerah kluster industri. (sumber:bappeda.samarinda. go.id)

Apresiasi Integritas Sektor Publik bagi Kaltim

Kalimantan Timur memang bangkit menapaki kemajuan. Roda pembangunan diputar lebih cepat daripada sebelumnya. Perbaikan perencanaan pembangunan terus digelorakan secara akuntabel, transparan dan partisipatif. Awang Faroek memimpin dengan cara yang berbeda. Fokus pada satu hal: bagaimana setiap upaya pembangunan di Kaltim terintegrasi mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim. Pendekatan yang dilakukannya fokus pada inovasi peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan dan melakukan apa yang sudah direncanakan itu tepat sasaran, tepat waktu dan tepat outcome.

Tidak heran bila hasil survei integritas sektor publik di tahun 2009 yang dipresentasikan oleh Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK, menempatkan Kalimantan Timur salah satu dari lima propinsi yang memiliki skor integritas tertinggi nasional.

Pada rapat kerja Gubernur ke IV di Samarinda pada 27 September 2010 yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian, MS.Hidayat, Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy dan Sekprov Kalimantan Timur Irianto Lambrie, Bupati/ Walikota se-Kalimantan Timur serta seluruh SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota menunjukkan semangat besar dalam hal peningkatan integritas dari seluruh stake holder. Integritas tinggi bakal mempercepat akselerasi pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rapat Kerja ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Presiden ke-III di Bogor pada tgl 5-6 Agustus 2010 dimana tema dalam Rapat Kerja Presiden tersebut adalah “Penyusunan APBN dan APBD yang sehat, Berkualitas, dan Berkesinambungan”. Di Kaltim, menjadi tema “Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menuju Perencanan Penganggaran Pembangunan yang Akuntabel, Efektif dan Transparan”. Gubernur tanpa meninggalkan tempat memimpin acara sehari penuh yang berisi diantaranya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh narasumber dari Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengandaan Pemerintah (LKPP) dan Penyusunan APBD yang Akuntabel, Efektif dan Transparan oleh narasumber dari BAPPENAS, serta pembahasan dan kesepakatan Percepatan RTRWP Kalimantan Timur

Bagaimana capaian APBD Kaltim?

APBD merupakan instrumen utama kebijakan fskal yang mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu APBD selayaknya disusun sebagai upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 2) dan dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 20 ayat 1) adalah terdiri dari : a. pendapatan daerah, b. belanja daerah dan c. pembiayaan daerah.

Rasio ideal dalam struktur APBD antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sampai saat ini memang masih belum ada ketentuan dan rumusan yang dapat digunakan sebagai acuan agar penyusunan APBD dapat optimal, efektif dan efsien. Namun jika dilihat dalam struktur APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 - 2011 didalam pos Belanja Tidak Langsung (BTL) teralokasi rata- rata sebesar 47,77 %, sedang Belanja Langsung (BL) rata-rata sebesar 52,23 %.

Didalam pos Belanja Tidak Langsung, bantuan keuangan mendapat porsi yang cukup besar yaitu rata-rata sebesar 19,43 % terhadap total APBD, namun cenderung berfuktuatif, yaitu pada tahun 2009 sebesar 24,47% dan Tahun 2010 sebesar 17,75%, serta APBD murni pada tahun 2011 menjadi 13,41 %. Kemudian diikuti oleh pos belanja pegawai rata-rata sebesar 9,11 % dan pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,03 % di tahun 2010 menjadi 11,80 % di tahun 2011. Sementara untuk Bantuan sosial sebesar rata-rata 2,14 % dan berfuktuatif, meningkat pada tahun 2010 sebesar 0,30 % menjadi sebesar 1,31% tahun 2011. Sedangkan Belanja Hibah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata 7,50 %, menurun dari tahun 2010 sebesar 8,19 % menjadi 4,16 % dari total APBD pada tahun 2011.

Pada struktur belanja langsung pos belanja modal menempati porsi rata-rata 27,89 % dari total APBD, kemudian diikuti belanja Barang dan Jasa sebesar 10,53 %. Rasio belanja daerah antara Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) dalam struktur APBD pada thn 2007 s/d 2011 berfuktuasi. Pada tahun anggaran 2010 proporsi BTL : BL sebesar 51: 49, sedangkan tahun 2009 dengan perbandingan proporsi BTL:BL = 60 : 40. Namun pada tahun 2011 APBD Provinsi Kalimantan Timur sudah angka tersebut telah mendekati angka yang cukup ideal dengan perbandingan ratio BTL:BL sebesar 46 : 54. Pergeseran rasio dalam struktur APBD tersebut tak lepas dari pengaruh dinamika dan situasi politik di daerah, khususnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Misi Kalimantan Timur Bangkit 2013 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dinamika politik di daerah khususnya dari Legislatif juga sangat berpengaruh pada postur APBD khususnya yang terkait dengan beberapa pos belanja daerah. Oleh karena itu Gubernur merasa perlu diadakan sebuah kesepakatan dan pembahasan bersama antara pihak yang terkait, bagaimana sebaiknya postur APBD di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai rasio yang ideal agar benar-benar dapat digunakan secara efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan dasar, mampu mereduksi kesenjangan fskal dalam rangka otonomi yang bertanggung jawab serta mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur 2009-2013 secara tegas mengamanahkan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2013. Adapun RPJMD tersebut meliputi : Pertama, Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 4% tahun 2013, sementara pada tahun 2009 sebesar 2,32%; Kedua, Penurunan angka pengangguran menjadi 7,42% tahun 2013 dari posisi saat ini 158.224 (10,83%), Ketiga, Penurunan angka kemiskinan menjadi 7% di Tahun 2013 dari posisi saat ini 286.400 (9,51%).

Optimalisasi Penyerapan APBD

Pada tahun 2008 APBD Provinsi Kalimantan Timur menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 27,61%. Pada tahun 2009 angka tersebut menurun sebesar Rp.698,446 Milyar atau 9,3%. Namun Secara nasional SILPA terbesar pada tahun 2009 adalah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerapan rata-rata nasional 90 % dan untuk Kalimantan Timur kurang lebih sebesar 86 % pada tahun 2009.

Setelah melalui proses evaluasi ternyata daya serap APBD Kabupaten/Kota Tahun 2009 juga rendah dengan rata- rata 71,72% dengan SILPA sekitar 21,57% atau antara sebesar 0,45 % sampai dengan sebesar 53,42 %. Bahkan SILPA kabupaten/Kota yang sangat signifkan ditemukan di salah satu Kabupaten yang mencapai Rp. 920 Milyar, suatu jumlah yang sangat besar.

Hal ini tentu sangat disayangkan oleh Gubernur, karena menurutnya dana sebesar itu amat sayang apabila tidak dimanfaatkan maksimal untuk menunjang proses pembangunan yang sedang berlangsung di Kalimantan Timur. Menurut Awang Faroek bila dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pelabuhan tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kalimantan Timur. Begitu juga dengan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yaitu Kabupaten Tana Tidung dengan prosentase SILPA terhadap total APBD Kabupaten/ Kota tertinggi yaitu sebesar 53,42% disusul Kabupaten Bulungan 48,48 %, dan kemudian Kabupaten Berau sebesar 46,16 %.

Awang Faroek juga menggugah kesadaran seluruh komponen SKPD Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan memaparkan bahwa progres belanja daerah biasanya menumpuk di Triwulan IV sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kurang maksimal. Lambannya penyerapan APBD lebih banyak disebabkan antara lain oleh masalah perencanaan dan persiapan pelaksanaan, masalah eksekusi anggaran sepanjang tahun, hingga masalah eksekusi anggaran pada akhir tahun.

Seluruh stake holder di Kaltim berharap banyak agar target-target capaian dalam RPJMD Kaltim bisa tercapai. Capaian yang positif bukan hanya bermanfaat demi pembangunan kesejahteraan masyarakat Kaltim, tetapi juga demi seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Capaian ini tentu merupakan kerjasama sinergis dan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur. Selamat membangun..!