LeaderShip Park

HM. Luthfi Andi Mutty Staf Khusus Wakil Presiden RI

Kekuasaan itu ibarat candu! Maka pemimpin yang menikmati kekuasaan, kerap lupa bahwa jabatan itu adalah amanah yang dibatasi oleh waktu. Namun, dengan waktu yang sedikit itu pula, seorang pemimpin dapat berusaha berbuat yang terbaik buat bangsa, negeri termasuk dirinya sendiri.

Gaya kepemimpinan seseorang pada dasarnya memiliki tipe yang berbeda. Pengalaman, pendidikan, sikap, kultur, dan beragam hal lainnya mempengaruhi kebijakan gaya tersebut. Walau tetap saja seorang pemimpin adalah manusia yang memiliki sifat manusiawi, antara lain suka dipuji. Jadi, secara umum sifat manusia itu senang dipuji. Siapa pun manusia, sepanjang dia normal, maka dia senang dipuji.

Hanya saja, kalau pun senang dipuji, mestilah ada batasnya. Jangan sampai pujian itu masuk ranah yang tak logis. Untuk itulah, kita harus punya nalar menumbuhkan kesadaran sendiri bahwa pujian itu penting tapi kita juga harus realistis, apakah pujian ini sesuai fakta di lapangan. Sifat pemimpin yang umumnya suka dipuji, suka disanjung, dan tidak senang dikritik, mendorong munculnya kultur ABS (asal bapak senang) baik dilingkungan pemerintah maupun swasta. Yang pasti sikap ABS yang ditunjukan bawahan terhadap pemimpinnya seringkali menjadi pemandangan sehari-hari. Meskipun sering dikritik tapi kultur ABS itu tetap saja ‘mewabah’ di lingkungan pemerintahan. Sikap itu malah menjadi kunci sukses melanggengkan jabatan. Mereka yang mau naik pangkat, mau menduduki jabatan yang lebih baik, atau tetap berupaya duduk di kursi empuk jabatannya, berupaya berperilaku ABS.

Akibatnya, nyaris tidak ada bawahan yang berani bersikap kritis apalagi menolak perintah pimpinannya. Pokoknya, tidak ada protes! Mereka tidak pernah bias berkata “tidak”. Umumnya “yes men”. Dan hal itu semakin diperparah oleh kultur sebagian pejabat yang tak mau dibantah, tidak mau menerima saran, atau tidak mau dikritik. Kalau ada yang membantah, maka orang itu dianggap tidak loyal, tidak kooperatif, dan tidak lainnya.

Seyogiyanya, pemimpin yang bijak akan mau menerima kritik. Malah, semestinya menumbuhkan sikap kritis. Artinya, mau mendengar saran dan kritik dari bawahan. Namun, hal itu tentu harus dibiasakan, dan memperlihatkan bahwa kita tidak suka ABS. hal itulah yang saya lakukan ketika menjelang akhir jabatan saya yang pertama tahun 2004. Saya mengundang semua komponen masyarakat di Luwu Utara, mulai dari LSM, pengusaha, wartawan, pemuda, tokoh masyarakat, untuk berbicara dihadapan seluruh pejabat structural tentang hal-hal yang menurut mereka, tidak beres di daerah ini. Ketika itu, saya katakan kepada seluruh pimpinan SKPD bahwa “saat ini kita hanya punya hak mendengar, tidak punya hak jawab. Kita wajib mendengar apa saja yang disampaikan oleh mereka. Apa yang mereka sampaikan itu akan menjadi bahan untuk memperbaiki dan mengubah kinerja kita agar apa yang di mata rakyat itu jelek, bisa semakin bagus”.

Menerima kritikan memang harus dibiasakan dan ditumbuhkan agar aparat mau mendengar. Itu sebabnya, kala acara “rakyat bicara, pemerintah mendengar” itu selsai, tidak ada bantahan dari aparat saya. Padahal pernyataan dari semua yang berbicara saat itu tidak ada satu pun yang mengatakan pemerintah di Luwu Utara itu bagus, semua mengatakan masih banyak kekurangan. Tapi, kita tidak boleh sakit hati. Juga tidak boleh membantah. Untuk menjawab semua kritikan itu hanya satu cara yang mesti kita lakukan, yaitu memperbaiki kinerja!

Hal lain yang mesti dilakukan agar sikap kritis ditumbuhkan di lingkungan staf adalah kita harus selalu menumbuhkan semangat dialog. Setiap mau mengambil keputusan strategis, kita harus melakukan dialog dengan staf, karena mungkin dalam pikiran kita, ide kita sudah benar, tapi di mata staf belum tentu benar. Dari dialog itulah kita bias menemukan hal yang dinilai jauh lebih baik, sebab staf memberikan kita pandangan lain. Makanya, pemimpin harus siap mendengar. Melalui dialog itu, kita melontarkan ide-ide, lalu staf menanggapinya. Jika ada anak buah kita yang tidak sejalan, kita tidak boleh marah, malah kita justru harus bersyukur karena ada pandangan lain yang lebih melengkapi atau memperbaiki ide kita sebelumnya.

Jika pemimpin ingin mengajari dan menumbuhkan sikap kritis di lingkungannya, dia harus membiasakan diri tidak berjarak dengan mereka yang menjadi bagian dari tugasnya. Namun demikian harus disadari bahwa membangun sikap kritis dari staf tidak bisa langsung terlihat hasilnya seperti membalik telapak tangan, karena kulturbawahan melihat pimpinannya masih sangat paternalistis, melihat pimpinannya itu sebagai orang tua. Faktor inilah yang juga kerap mengahambat karena merasa tidak etis jika mengkritik pimpinan.

Padahal dalam sistem demokrasi semestinya bukan nilai paternalistis yang harus dikembangkan tapi egalitarian yakni kbersamaan dan kesetaraan yang harus ditumbuhkan. Jadi harus ditumbuhkan antara kesadaran bahwa pemimpin dan yang dipimpin sebenarnya setara, hanya struktur yang membedakan. Faktor lain yang menyebabkan suburnya budaya paternalistis ini adalah karakter bangsa kita telah dididik untuk minder sejak dini. Kita misalnya tidak membiasakan anak untuk duduk menemani jika ada tamu. Beruntunglah saya sejak kecil sudah dibiasakan oleh ayah saya untuk menemaninya jika ada tamu. Misalnya ketika Gubernur Sulsel Ahmad Lamo datang berkunjung ke Masamba, ayah saya yang kala itu camat tidak melarang saya untuk duduk di ruang tamu bersama gubernur. Ya, saya dididik untuk tidak minder bertemu dengan orang besar. Saya juga dibiasakan membaca Koran, diajak diskusi membicarakan isu-isu penting, padahal kala itu saya masih SMP.

Sesungguhnya terasa aneh jika seorang aparat tidak kritis kepada pimpinannya, sebab ketika mereka duduk dibangku perkuliahan atau jenjang pendidikan lainnya, mereka sudah dilatih melakukan diskusi. Makanya, tidak apik jika sikap kritis itu mati hanya karena takut kepada pemimpin, takut tidak naik pangkat, takut pada segala hal yang hanya ada dalam pikirannya sendiri.

Sikap paternalistis sepertinya sulit dihapuskan jika setiap staf atau aparat, dipenuhi ketakutan dan rasa sungkan yang berlebihan. Apalagi jika sudah terkesan menjilat dan menempatkan posisi pemimpin diatas segalanya. Selain itu, sikap paternalistis juga didukung oleh faktor budaya feudal. Seperti sering kita saksikan, sangat kerap kita mendengar seorang pemimpin dipanggil gelar kebangsawanan oleh bawahannya, padahal si pemimpin itu tidak berdarah bangsawan. Untuk mengikis budaya ini, maka kedepan seyogiyanya panggilan kebangsawanan di kantor-kantor pemerintah harus dihentikan.

Menumbuhkan sikap kritis di era demokrasi ini merupakan satu keharusan. Dalam kaitan itu maka peran pemimpin sangat menentukan untuk tidak membiasakan staf atau bawahan menjilat dan bersikap ABS, malinkan harus bersikap kritis. Hal itu saya coba lakukan di Luwu Utara, yakni ketika beberapa kali instruksi saya ditolak oleh staf, terutama yang behubungan dengan uang, tidak membuat saya harus memarahi staf. Misalnya, katika ada permohonan minta bantuan dana lalu saya perintahkan untuk dibantu, tetapi melalui telaahan staf dikatakan tidak bisa dibantu, tidak ada jalannya untuk dibantu, maka telaahan itu saya terima dan saya tidak marah. Saya tidak menganggap itu sebuah pembangkangan tapi justru saya nilai bahwa staf ini menyayangi saya untuk tidak melanggar aturan.

Akan tetapi, tetap saja ada pemimpin yang tidak member ruang kepada bawahannya untuk bersikap kritis, apalagi menampik perhatiannya. Padahal, jika ingin selamat dari kesalahan, ada baiknya pemimpin mendengar suara kritis bawahan yang bukan ABS. jadi, mari kita tumbuhkan sikap kritis!